Singgung Antrean Panjang di Bandara, Pengusaha Minta Pemerintah Tak Bikin Regulasi Mendadak di Masa Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang meminta pemerintah tidak membuat regulasi perjalanan orang secara mendadak.

Hal tersebut agar masyarakat dan dunia usaha bisa mengantisipasi apa saja yang harus dilakukan ketika regulasi berlaku.

"Ke depan Pemerintah harus membuat kebijakan aturan liburan masa pandemi jauh jauh hari tidak mendadak agar masyarakat dan dunia usaha dapat mengantisipasi sejak dini," kata Sarman saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (22/12/2020).

Sarman menyinggung terjadinya antrean di bandara ketika pemerintah mendadak menerbitkan kewajiban rapid test antigen.

Baca juga: Tak Bawa Surat Keterangan Sehat, 19 Pendatang di Stasiun Jatinegara Jalani Rapid Test Antigen

Bukan malah mengendalikan penularan Covid-19, antrean untuk tes PCR justru bisa menjadi klaster baru penularan Covid-19.

"Fasilitas PCR di Bandara misalnya agar tidak terjadi antrean dan penumpukan yang berpotensi menjadi klaster baru," ucap Sarman.

Sarman juga menjelaskan, awalnya dunia usaha memiliki harapan momentum libur Natal dan Tahun Baru bisa menaikan omzet setelah hampir 10 bulan mengalami penurunan yang menekan cashflow.

Akan tetapi, kata Sarman, harapan pengusaha kini sirna karena angka penyebaran Covid-19 yang kembali naik.

Baca juga: Warga Antre sejak Pukul 05.00 WIB untuk Rapid Test Antigen di Stasiun Senen

Dia berharap masyarakat tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan dalam liburan akhir tahun kali ini sehingga penyebaran Covid-19 bisa tetap ditekan.

Sarman memberikan prediksi, meskipun perekonomian tidak meningkat seperti yang diharapkan, libur Natal dan Tahun Baru tetap memberikan dampak positif terhadap perekonomian.

"Dampak liburan Natal dan Tahun Baru tahun ini akan dapat memberikan kontribusi dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kuartal IV nanti," ucap Sarman.