Anggaran Janggal Rp 580 Miliar, PSI: Harusnya Anggaran Dibuka ke Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Michael Victor Sianipar kembali mengingatkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta semestinya dibuka ke publik setelah diketahui terdapat anggaran janggal senilai Rp 580 miliar.

"Itu kenapa anggaran ini harus dibuka kepada publik," kata Michael saat dihubungi melalui pesan teks, Rabu (23/12/2020).

Michael mengatakan, rincian APBD DKI 2021 saat ini masih belum diketahui seperti apa. Bahkan PSI sendiri, lanjut Michael ingin tahu apa isi dari APBD DKI yang sudah disetujui DPRD dan Gubernur DKI pada 7 Desember lalu.

"Kami dari PSI juga ingin tau detil-detilnya karena detil-detil ini tidak dibuka juga di dalam rapat-rapat DPRD," ucap Michael.

Baca juga: Kemendagri Temukan Anggaran Janggal Senilai Rp 580 Miliar untuk Kegiatan DPRD DKI

Michael menyesalkan DPRD DKI Jakarta tidak memberikan kesempatan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan terhadap APBD tersebut.

"Seharusnya setiap anggaran dibuat terbuka dan datanya secara rinci dapat diakses oleh publik," ucap Michael.

Selain itu, dia juga berharap Kemendagri bisa kritis terhadap APBD DKI Jakarta yang terdapat anggaran-anggaran janggal.

"Kami menunggu evaluasi dan kami yakin Kemendagri akan kritis dan profesional dalam mengevaluasi usulan-usulan APBD yang sudah disepakati Gubernur dan DPRD," ucap Michael.

Baca juga: Kemendagri Temukan Anggaran Beli Alat Kedokteran Rp 350 Miliar pada Pos Kegiatan DPRD DKI

Sebelumnya, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri Bahri mengatakan terdapat anggaran janggal dalam kegiatan-kegiatan anggota DPRD DKI Jakarta di tahun 2021.

Anggaran tersebut jika ditotal mencapai Rp 580 miliar yang terdiri dari enam kegiatan anggota Dewan.

Bahri mengatakan sudah meminta untuk dilakukan koreksi anggaran tersebut dialihkan ke anggaran penanganan Covid-19 dalam anggaran Belanja Tidak Tetap (BTT).

Adapun kejanggalan tersebut, lanjut Bahri, kemungkinan terjadi karena kesalahan input data dan nomenklatur karena kebijakan baru.

"Salah rumah, salah penempatan kode anggaran saja. Karena di 2021 ini sistem baru," kata Bahri.