PSI: Anggaran Janggal APBD DKI, Kejadian Berulang Setiap Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta menegaskan, temuan terbaru Kementerian Dalam Negeri perihal anggaran janggal dalam APBD DKI Jakarta bukanlah hal baru dan mengejutkan.

Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengatakan, temuan ini merupakan kejadian berulang setiap tahunnya. Sehingga langkah evaluasi dari Kemendagri sangat diperlukan untuk menghindari kejadian yang sama.

"Kami dukung langkah Kemendagri melakukan evaluasi menyeluruh dan kritis terkait sistem penganggaran APBD DKI 2021. Kami juga kembali meminta Pemprov DKI untuk membuka rincian APBDI 2021 yang sudah diketok dua minggu lalu," kata Michael, Rabu (23/12/2020), seperti dilansir Tribun Jakarta.

Ia juga mengingatkan tentang usulan anggaran janggal belanja lem aibon sebesar Rp 82 miliar dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2020. Anggaran janggal yang ditemukan oleh PSI tersebut kemudian diklaim oleh Pemprov DKI sebagai kesalahan input komponen.

Baca juga: Duduk Perkara Anggaran Janggal DPRD DKI Jakarta Senilai Rp 580 Miliar

Baru-baru ini, Kemendagri menemukan anggaran janggal DPRD DKI senilai Rp 580 miliar dalam APBD 2021.

Menurut Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, Bahri, anggaran tersebut baru muncul dalam APBD 2021.

"Ada yang isinya ngaco. Kami benahi. Belanja gaji tunjangan juga di sini," kata Bahri di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa lalu.

Di antara anggaran tersebut akan dipergunakan untuk membeli pakaian dinas, peralatan komputer, dan suku cadang alat kedokteran pada Sekretariat DPRD.

Namun Bahri belakangan menarik ucapannya tentang anggaran janggal dan mengoreksinya menjadi "salah penempatan kode rekening".

"Jadi mohon izin saya sampaikan, bukan (janggal), tetapi ada terdapat kesalahan kode rekening saja. Kode rekening kan sekarang baru nih, ada salah penempatan 'rumahnya' saja," ujarnya.

Baca juga: Soal Anggaran Janggal, Pimpinan DPRD DKI Berkelit Itu di Pos Kesekwanan

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta juga dikritik atas rencana kenaikan gaji dan tunjangan yang termaktub dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021.

PSI sebelumnya membuka kepada publik temuan rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan menjadi Rp 888 miliar dalam setahun, atau naik Rp 753 miliar dari anggaran tahun sebelumnya.

Setelah menuai kritik dari publik, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menegaskan kenaikan RKT tersebut batal diajukan.

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul PSI: Temuan Anggaran Janggal Rp 580 M untuk Kegiatan DPRD DKI Cerminan Cacatnya Penyusunan Anggaran.