Sengkarut Selisih Kasus Covid-19, Depok Sudah Minta Rekonsiliasi Data Sejak Oktober 2020

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris mengutarakan bahwa selisih kasus Covid-19 antara Depok dengan pemerintah pusat sudah terjadi sejak lama.

Pada Oktober 2020, pihaknya bahkan sudah meminta agar dilakukan rekonsiliasi agar tak terjadi dualisme data, yakni data real-time versi Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok saja.

"Hal ini sudah dikomunikasikan sejak bulan Oktober tahun 2020 kepada satgas provinsi. Karena, pengendali data ada di provinsi, yaitu Pikobar (Pusat Informasi Korona Jawa Barat)," ungkap Idris melalui keterangan video kepada wartawan, Kamis (7/1/2021).

"Kami juga sudah komunikasi dengan Pusdatin Kemenkes (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan) dan Pusdatin Kemenkes sudah siap melakukan bridging data antar pusat dengan Depok," jelasnya.

Baca juga: Ruang Rawat Inap Pasien Covid-19 Hampir Penuh, Satgas Depok-Direktur RS Bahas Penambahan Kapasitas

Terpisah, sebelumnya Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana, mengungkapkan hal senada.

Pada Oktober 2020, selisih data antara data real-time Depok dengan pemerintah pusat sebanyak 600-an kasus.

Kini, selisih itu sudah membengkak jadi 5.068 kasus per Selasa (5/1/2021).

Kala itu, Depok telah mencatat total 18.514 kasus Covid-19. Sebanyak 14.450 orang di antaranya sembuh dan 441 pasien Covid-19 meninggal.

Sementara itu, data pemerintah pusat hanya mencatat total 13.446 kasus Covid-19 di Depok, 10.679 sembuh, dan 204 meninggal.

Itu berarti, selain selisih 5.068 kasus positif Covid-19 (27 persen), ada selisih 3.771 pasien sembuh ( 26 persen).

Baca juga: Data Covid-19 Beda Jauh dengan Kemenkes, Depok Berpegang pada Data Real-time

Selisih terbesar terdapat pada kasus kematian, yakni beda 240 kasus (54 persen) antara Depok dengan versi pemerintah pusat.

Idris mendesak agar Pemprov Jawa Barat dalam hal ini Pikobar segera turun tangan.

Pasalnya, data yang tak akurat menyebabkan penanganan pandemi berpotensi tidak sesuai dengan situasi terkini.

"Kami mohon agar Pikobar juga dapat memberikan akses dan ikut bersama-sama menyelesaikan masalah ini," ujarnya.

"Hal ini sangat penting dalam pandangan kami karena fungsi data salah satunya adalah untuk menghitung zona risiko daerah," jelas Idris.