Dukung Pilkada Serentak 2024, Gerindra Tegaskan Bukan untuk Jegal Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Fadli Zon menegaskan, langkah partainya mendukung pilkada serentak 2024 bukan bertujuan untuk menjegal Anies Baswedan, yang masa jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta akan habis pada 2022.

Fadli menegaskan,  keputusan Gerindra mendukung pilkada serentak di 2024 adalah demi kepentingan yang lebih besar, yakni untuk menjaga konsistensi UU Pemilu agar tidak terus berubah-ubah setiap lima tahun sekali.

Karena itu, Fadli meminta sikap Gerindra itu tidak dikaitkan secara sempit dengan kontestasi pilkada di suatu daerah, termasuk di DKI Jakarta.

"Saya kira enggak bisa dilihat kasus per kasus gitu. Kalau kasus per kasus kan semua kena. Banyak gubernur, bupati wali kota dari semua parpol (yang habis masa jabatannya pada 2022)," kata Fadli Zon kepada Kompas.com, Selasa (2/2/2021).

Baca juga: Jika Pecah Kongsi dengan Gerindra, Anies Diprediksi Sulit Maju Lagi di Pilkada DKI

Fadli sekaligus membantah hubungan Gerindra dan Anies mengalami keretakan. Ia mengonfirmasi bahwa Anies baru saja bertemu Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Menurut dia, pertemuan itu terjadi pada pekan lalu. Namun, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu enggan membeberkan apa yang dibahas keduanya.

"Ya silaturahmi saja, karena memang hubungan keduanya baik-baik saja," kata Fadli.

Soal sikap Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur, Ali Lubis, yang meminta Anies mundur, Fadli juga melihat hal itu sebagai sesuatu yang wajar. Ia menegaskan perbedaan pendapat kerap terjadi antara individu di suatu organisasi.

Baca juga: F-Demokrat DPRD DKI Nilai Pilkada DKI Sebaiknya Digelar 2022

Namun ia memastikan sikap Ali Lubis itu tak mewakili Gerindra.

"Saya lihat kinerja Pak Anies sebagai gubernur sangat bagus, sesuai yang diharapkan dan sesuai janji-janjinya," kata Fadli.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani sebelumnya memastikan bahwa Gerindra mendukung penyelenggaraan pilkada serentak pada 2024 agar berbarengan dengan pelaksanaan pemilu.

Pelaksanaan pilkada serentak pada 2024 dan meniadakan pilkada serentak 2022 dan 2023 mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Partai Gerindra merasa konsistensi dalam menyelenggarakan pemilihan umum pada pola demokrasi yang berkualitas haruslah menjadi komitmen bersama. Gerindra berpikir agar UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi landasan pemilu di 2019 sebaiknya tetap dipertahankan," kata Muzani.