Ketika Pemprov dan Pemkot di Jabodetabek Berbeda Opini Soal PPKM Tak Efektif...

JABODETABEK, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kota (Pemkot) di Jabodetabek memiliki beragam pendapat dalam menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Jokowi baru-baru ini menyatakan, PPKM yang diterapkan di Pulau Jawa dan Bali sejak 11 Januari lalu tidak efektif dalam menekan angka penularan Covid-19 di Indonesia.

Hal itu Jokowi sampaikan melalui video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).

Baca juga: Wagub DKI Jakarta Amini Pernyataan Presiden Jokowi Soal PPKM Tak Efektif

“Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya. Sehingga di beberapa provinsi Covid-nya tetap naik,” kata Jokowi.

Para pejabat pemerintah baik tingkat kota maupun provinsi di Jabodetabek telah menanggapi pernyataan Jokowi tersebut. Berikut rangkumannya.

DKI Jakarta pertimbangkan lockdown

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengamini pernyataan Jokowi soal PPKM tak efektif.

"Ya, yang disampaikan Pak Jokowi betul, memang ini belum efektif," kata Ariza dalam keterangan suara, Selasa (2/2/2021).

Hal itu ia simpulkan setelah berkaca pada data tingginya angka kasus Covid-19 di DKI Jakarta sejak penerapan PPKM jilid pertama.

"Kasus Covid-19 masih lumayan tinggi," kata Ariza saat ditemui di Balai Kota, Senin (1/2/2021) malam, dilansir dari Tribun Jakarta.

Menurut data di laman corona.jakarta.go.id, angka positif harian Covid-19 di DKI cuma lima kali yang berada di kisaran 2.000 kasus.

Selebihnya, angka positif Covid-19 mencapai 3.000 kasus per hari selama 14 hari penerapan PPKM jilid pertama pada 11-24 Januari lalu.

Lonjakan kasus positif harian Covid-19 di DKI selama PPKM jilid pertama bahkan memecahkan rekor sampai empat kali.

Pemecahan rekor pertama terjadi pada 13 Januari 2021 di angka 3.475 kasus. Tiga hari kemudian, lonjakan tertinggi kembali terjadi dengan angka 3.536 kasus.

Grafik kasus positif harian di DKI kembali mencapai puncak pada 20 Januari 2021 di angka 3.786. Dua hari kemudian, kembali ada pemecahan rekor dengan angka 3.792 kasus.

Pemprov DKI kemudian memperpanjang PPKM hingga 8 Februari mendatang sesuai kebijakan Pemerintah Pusat.

Baca juga: Satgas Covid-19 Sebut Esensi PPKM Sama dengan PSBB

Hasilnya juga masih jauh dari harapan. Tercatat, ada 3.362 kasus baru positif Covid-19 di DKI pada Selasa kemarin.

Alhasil, Ariza mengungkapkan bahwa Pemprov DKI sedang mengkaji opsi lockdown di akhir pekan.

"Nanti tentu DKI Jakarta akan melakukan kajian analisa, nanti Pak Gubernur juga memimpin rapat-rapat internal apakah usulan dari DPR RI (untuk lockdown) dimungkinkan," ungkapnya.