Epidemiolog: Wuhan Lockdown Pas 50 Kasus, Indonesia Ratusan Ribu Baru Mau Lockdown

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman menilai pemerintah sudah bagus bisa menyadari pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak efektif menekan kasus Covid-19 di Indonesia.

"Bagus kalau memang sudah menyadari kalau ini (PPKM) tidak efektif, karena memang sudah dari awal saya sampaikan tidak akan efektif," kata Dicky saat dihubungi melalui telepon, Rabu (3/2/2021).

Dicky menjelaskan, PPKM bisa berjalan efektif apabila kasus Covid-19 masih di angka belasan kasus saja. Tidak seperti saat ini dengan penambahan kasus hingga belasan ribu tiap hari.

"Karena apa, sudah besar masalahnya. PPKM cocoknya untuk masalah di mana kasus pandemi masih belasan," ujar Dicky.

Baca juga: Lockdown Akhir Pekan di Jakarta, Mungkinkah Dilakukan?

Sudah semestinya, lanjut Dicky, Indonesia lebih memikirkan langkah yang lebih serius seperti lockdown atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat secara serentak.

PSBB, kata Dicky, tidak boleh dilakukan hanya di satu daerah tertentu saja. Tetapi semua daerah yang memiliki mobilitas tinggi harus ikut dalam aturan PSBB.

Meskipun, kata Dicky, Indonesia termasuk terlambat dalam penerapan PSBB total karena kasus Covid-19 yang begitu tinggi dalam kurun waktu beberapa minggu belakangan.

"Wuhan itu lockkdown ketika 50 kasusnya, jangan dikira sudah (jumlah kasus) saratus ribuan baru kita lockdown," kata Dicky.

Baca juga: Lockdown di Akhir Pekan Dinilai Tak Berpengaruh Banyak Tekan Covid-19

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengakui penerapan PPKM untuk menekan laju Covid-19 tidak efektif.

"Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya sehingga di beberapa provinsi Covid-nya tetap naik," ucap Jokowi, Minggu (31/1/2021).

Dia menilai impelemntasi PPKM yang semestinya membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat, justru tak mampu menjalani kedua pembatasan tersebut.

Jokowi kemudian meminta agar implementasi PPKM selanjutnya diperkuat dan para menteri dan kepala lembagai harus benar-benar mengetahui kondisi lapangan.

"Tapi saya lihat diimplementasinya kita tidak tegas dan tidak konsisten. Ini hanya masalah implementasi ini. Sehingga saya minta betul-betul turun di lapangan. Tetapi juga siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tahu apa sih namanya 3M itu," kata Jokowi.