Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPRD Depok Belum Terima Surat Kemendagri Penundaan Pelantikan Idris-Imam

Kompas.com - 16/02/2021, 16:02 WIB
Vitorio Mantalean,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Ketua DPRD Kota Depok, Yusufsyah Putra, mengaku pihaknya belum menerima surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri soal penundaan pelantikan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono sebagai wali kota-wakil wali kota terpilih periode 2021-2026.

Idris-Imam sebagai pemenang Pilkada Depok 2020 harusnya mulai bertugas Rabu (17/2/2021) besok, bertepatan dengan tuntasnya 5 tahun masa jabatan wali kota dan wakil wali kota periode 2016-2021, Mohammad Idris-Pradi Supriatna.

"Sampai sekarang DPRD tidak ada (menerima) tembusan atau pun surat berkenaan dengan penundaan. Jadi, kami masih melihat bahwa 17 Februari jadwal pelantikan belum ada perubahan, karena tidak ada surat-menyurat yang maksud kami berkenaan dengan penundaan itu," jelas Putra kepada wartawan, Selasa (16/2/2021).

Baca juga: Pelantikan Idris-Imam Jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Ditunda hingga Akhir Februari

Idris-Imam seharusnya dilantik Rabu besok. Kepada Kompas.com, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, mengonfirmasi bahwa pelantikan para kepala daerah yang seharusnya mulai menjabat besok ditunda hingga akhir Februari 2021.

Penundaan ini karena masih ada 132 perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi.

"Mekanisme itu kan ada di Kemendagri, melalui gubernur nanti pelantikannya," kata Putra.

"Sampai saat ini saya juga baru tahu (informasi penundaan pelantikan Idris-Imam) dari media dan yang lainnya. Tidak ada pemberitahuan resmi terkait pengunduran pelantikan," ia menjelaskan.

Putra menilai, semestinya Kemendagri segera bersurat kepada DPRD jika hendak menunda pelantikan.

Baca juga: KPU Depok Tetapkan Idris-Imam Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

Ia menyayangkan sikap Kemendagri yang dianggap kurang profesional ini.

"Kan tidak ada alasan yang prinsip terkait penundaan ini. Ini yang harus diperjelas ke kita, bahwa seharusnya kerja Kemendagri profesional, yang sudah terjadwal harusnya dijalankan," tutup kader PKS itu.

KPU Kota Depok sebelumnya menetapkan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono sebagai wali kota dan wakil wali kota Depok terpilih periode 2021-2026.

Keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok 2020 yang digelar di Hotel Bumi Wiyata, Kamis (21/1/2021).

Idris-Imam yang diusung PKS, Demokrat, dan PPP dengan 17 kursi, berhasil meraup 415.657 atau 55,54 persen suara dari total 748.346 suara pada 4.015 TPS se-Kota Depok.

Baca juga: Ditetapkan sebagai Wali Kota Terpilih Depok, Idris Minta Pendukung Tidak Euforia

Sementara itu, lawan mereka pasangan nomor urut 1, Pradi Supriatna-Afifah Alia yang diusung 33 kursi dari Gerindra, PDI-P, PKB, PAN, Golkar, dan PSI, mengoleksi 332.689 atau sekitar 44,46 persen suara.

Meski demikian, perolehan suara Idris-Imam kalah banyak ketimbang golongan putih (golput) atau orang yang tidak memakai hak pilihnya.

Berdasarkan perhitungan KPU Kota Depok, ada 462.720 pemilih yang tidak datang ke TPS. Jumlah itu belum memasukkan 29.391 suara tidak sah saat pemungutan suara.

Kemenangan di Pilkada Depok 2020 membawa rezim PKS kini memasuki periode keempatnya sukses menempatkan usungan di kursi wali kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 Per Kilogram Setelah Lebaran

Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 Per Kilogram Setelah Lebaran

Megapolitan
Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Megapolitan
Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Megapolitan
PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

Megapolitan
Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Megapolitan
Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Megapolitan
DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

Megapolitan
Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Megapolitan
Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Megapolitan
Tak Hanya Kader, PKS Juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Tak Hanya Kader, PKS Juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Megapolitan
Tak Lagi Dapat 'Privilege' KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Tak Lagi Dapat "Privilege" KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Megapolitan
Warga 'Numpang' KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

Warga "Numpang" KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

Megapolitan
Masuk Bursa Cagub DKI dari PKS, Khoirudin: Saya Kawal dari Dewan Saja...

Masuk Bursa Cagub DKI dari PKS, Khoirudin: Saya Kawal dari Dewan Saja...

Megapolitan
Maju di Pilkada Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Daftar Lewat Gerindra

Maju di Pilkada Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Daftar Lewat Gerindra

Megapolitan
Pendapatan Ojek Sampan Tak Cukupi Biaya Hidup, Bakar Terpaksa Berutang untuk Makan

Pendapatan Ojek Sampan Tak Cukupi Biaya Hidup, Bakar Terpaksa Berutang untuk Makan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com