Pakar Tata Kota: Pemprov DKI Belum Mampu Atasi Banjir Tahunan di Jakarta, Seharusnya Bisa Diantisipasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir kembali menerjang sejumlah wilayah di DKI Jakarta sepanjang pekan lalu.

Kawasan langganan banjir seperti Cipinang Melayu, Jakarta Timur, dan Kemang, Jakarta Selatan, kembali terendam banjir.

Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta Sabdo Kurniato mengatakan, banjir kali ini disebabkan curah hujan yang tinggi.

Baca juga: Banjir di Kebon Pala Naik Lagi, Lurah: Kiriman dari Katulampa

"Karena memang diprediksi berdasarkan data dari lapangan, dari BMKG, hari ini sampai tanggal 20 Februari (2021) itu hujan ekstrem. Terbukti tadi malam itu hujannya di atas rata-rata, yakni 160 mm per hari, di atas 150," ujar Sabdo di Cipinang Melayu, Jumat (19/2/2021).

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga memiliki pendapat yang berbeda dari Sabdo.

Menurut Nirwono, banjir di Jakarta kali ini merupakan banjir kiriman. Sehingga, warga yang tinggal di sekitar bantaran kali harus kembali merasakan banjir tahunan.

"Banjir yang melanda Jakarta beberapa hari ini merupakan banjir kiriman di mana yang paling terdampak adalah pemukiman yang berada di bantaran kali, khususnya kali-kali yang menjadi langganan banjir," kata Nirwono dalam video yang dikirimkan ke Kompas TV, Minggu (21/2/2021).

Dipaparkan Nirwono, kali-kali yang jadi langganan banjir antara lain Kali Ciliwung, Pesanggrahan, Angke, Sunter, dan Krukut.

Karena itu, Nirwono menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI masih belum bisa mengantisipasi banjir tahunan di Jakarta.

"Oleh karena itu, banjir kali ini menunjukkan bahwa Pemprov DKI belum mampu mengatasi dan mengantisipasi banjir tahunan," tambahnya.

3 PR Pemprov DKI

Nirwono menambahkan, ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) bagi Pemprov DKI agar banjir tahunan tidak lagi terjadi di Jakarta pada tahun-tahun mendatang.

PR pertama, lanjut Nirwono, adalah membenahi empat sungai utama dengan pendekatan naturalisasi dan normalisasi yang sudah disepakati Pemprov DKI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Ke depan kita berharap, program-program pembenahan sungai, baik itu dengan pendekatan naturalisasi maupun kombinasi dengan normalisasi, dilakukan di empat sungai utama yang sudah disepakati Pemprov DKI dengan Kementerian PUPR yaitu kali Ciliwung, Pesanggrahan, Angke, Sunter," urai Nirwono.

Ia menjabarkan, program pembenahan kombinasi naturalisasi dan normalisasi sungai itu antara lain pelebaran sungai dengan ukuran 7,5 meter dikali 7,5 meter, pengerukan, dan penataan di sisi kiri-kanan sungai.

Baca juga: UPDATE Banjir Jakarta: 29 RT di DKI Masih Digenangi Air

Nirwono pun berharap, pembenahan sungai tersebut bisa secara bertahap dilakukan pada 2022.