Wagub DKI Berharap Kementerian PUPR Memulai Normalisasi Sungai Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap Kementerian PUPR bisa memulai proses normalisasi sungai di wilayah Jakarta. Dia mengatakan, beberapa bagian lahan yang akan dinormalisasi sudah dibebaskan sehingga pemasangan sheet pile seharusnya sudah bisa terlaksana.

"Normalisasi sudah kami bebaskan sebagian (lahan), mudah-mudahan tahun ini mulai dibangun sheet pile-nya oleh PUPR," kata Riza di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Baca juga: Kadis SDA DKI: Tidak Ada Dikotomi Naturalisasi dan Normalisasi

Dalam program normalisasi sungai di Jakarta, Pemprov DKI bertugas membebaskan lahan dan Kementerian PUPR bertugas melakukan normalisasi, antara lain dengan memasang sheet pile. Proyek normalisasi itu terhenti beberapa tahun terakhir, sejak Gubernur Anies Baswedan memimpin Jakarta karena pembebasan lahan tersendat.

Riza menambahkan, selain program normalisasi sungai, program pengendalian banjir Jakarta seperti naturalisasi dan sumur resapan terus diproses oleh Pemprov DKI, termasuk program RTH dijadikan tempat penampungan air di Jakarta.

"Kemudian program lain RTH juga kami akan tambah," kata Riza.

Menurut dia, tahun ini Pemprov DKI akan membeli pompa air untuk penanganan banjir dan membuat sistem penanganan banjir dengan sistem polder.

"Semua program kami laksanakan secara proporsional sesuai dengan anggaran yang ada," ucap Riza.

Terkait normalisasi, pada Desember 2020 Kepala Dinas SDA DKI Jakarta yang saat itu dijabat Juaini Yusuf mengatakan  lima sungai yang lahannya sedang dibebaskan dan segera mendapat Surat Pengakuan Hak (SPH).

"Sampai saat ini ada lima kali yang kami sedang proses, yaitu Kali Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Angke, Kali Jatikramat, dan Kali Sunter, sebagian besar memang sudah siap SPH," kata Juaini pada 9 Desember 2020.

Di Sungai Ciliwung, pembebasan terbesar terjadi di empat kelurahan yaitu Kelurahan Pejaten Timur, Tanjung Barat, Cililitan, dan Balekambang.