Pimpinan DPRD DKI: Anggota Dewan Minta Keluarga Ikut Divaksin Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, pihaknya tengah mengajukan agar keluarga anggota dewan turut mendapat vaksinasi Covid-19 tahap kedua.

Menurut Taufik, usulan itu sudah diajukan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berdasarkan permintaan dari rekan-rekannya di DPRD DKI Jakarta.

"Baru mau (diajukan). Kemarin atas permintaan kawan-kawan (anggota Dewan) kita ajukan," kata Taufik melalui keterangan suara, Rabu (3/3/2021).

Baca juga: Pemprov DKI Tolak Permintaan Vaksinasi Covid-19 untuk Keluarga Anggota DPRD

Dijelaskan Taufik, pihaknya mengajukan usulan tersebut karena para anggota dewan cemas membawa virus SARS-COV-2 pulang ke rumah.

Karena, lanjut Taufik, anggota dewan seringkali berhubungan langsung dengan masyarakat.

"Kita kan berhubungan dengan masyarakat, kita pulang (khawatir membawa virus) ke rumah gimana," ujar Taufik.

Dia menambahkan, usulan itu sudah disampaikan ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Akan tetapi, masih belum bisa terealisasi.

Taufik juga menekankan bahwa vaksinasi untuk keluarga anggota dewan tidak akan lebih dari 500 orang berhubung jumlah anggota DPRD DKI Jakarta sendiri hanya 106 orang.

Dalam kesempatan yang sama, Taufik juga mengoreksi pernyataan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi yang sempat menyebut bahwa keluarga anggota dewan telah ikut disuntik vaksin pada tahap 2 ini.

"Enggak (termasuk keluarga), jumlahnya (divaksinasi sesuai jumlah) anggota (Dewan) ya 106," ucap Taufik.

Sebelumnya diberitakan, Edi mengungkapkan bahwa anggota dewan yang sudah mulai disuntik vaksin pada Selasa (2/3/2021) membawa serta keluarganya.

"Kami terjadwal Selasa sampai Kamis, dan semua kami ini (mengikuti cara) seperti DPR RI, (bersama) istri juga bisa sama keluarga," kata Edi saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Selasa.

Ditolak Pemprov DKI

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria memastikan pihaknya menolak usulan keluarga anggota dewan untuk turut divaksin tahap 2.

Ariza menekankan bahwa sudah ada tahapan dan penentuan prioritas kelompok yang berhak divaksin terlebih dahulu.

"Iya dong, kita kan ada tahapannya, prioritas bukan keluarga (anggota DPRD)," ucap Ariza dalam keterangan suara, Rabu.

Ariza menguraikan, kelompok prioritas penerima vaksin Covid-19 adalah tenaga kesehatan yang memiliki risiko lebih tinggi terpapar daripada kelompok manapun.

Kemudian petugas publik yang banyak berinteraksi dengan masyarakat seperti pedagang pasar, petugas keamanan, dan para pewarta.

"Tentu kita harus memprioritaskan tenaga kesehatan, teman-teman wartawan, Profesi yang banyak berinteraksi dengan masyarakat," ucapnya.

(Reporter : Singgih Wiryono / Editor : Sandro Gatra)