Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemkot Tangerang Siap Terapkan Pembelajaran Tatap Muka Juli Mendatang

Kompas.com - 03/03/2021, 19:18 WIB
Muhammad Naufal,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Tangerang sedang bersiap menerapkan proses pembelajaran tatap muka pada Juli 2021. Rencana ini sesuai dengan yang sudah diwacanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Jamaludin menyatakan, skema pembelajaran tatap muka mulai jenjang TK, SD, dan SMP, telah disiapkan sejak Januari 2021.

Namun, karena saat itu pembelajaran tatap muka harus diundur, Pemerintah Kota Tangerang lantas membatalkan penerapan skema tersebut.

"Kemarin kami sudah ada skenario. Katakanlah sekolah yang infrastruktur, guru-guru, kesiapan segala macam, protokol kesehatan, sudah oke. Ya, tatap muka," ujar Jamaludin melalui sambungan telepon, Rabu (3/3/2021) malam.

Baca juga: Pemprov DKI Belum Kembali Bahas Rencana Sekolah Tatap Muka Pasca-vaksinasi Guru

Jamaludin mengatakan, kepala sekolah di wilayah Kota Tangerang cukup antusias dengan wacana pembelajaran tatap muka dari Kemendikbud.

Hal serupa, imbuh dia, juga dirasakan oleh para orangtua siswa.

"Kalau dirata-ratakan, kepala sekolah atau orangtua siswa itu lebih dari 80 persen antusias dan memang pengin tatap muka," ungkap Jamaludin.

Jamaludin menyatakan, lebih dari 70 persen sekolah dari TK hingga SMP telah memiliki infrastruktur protokol kesehatan yang sesuai dengan aturan yang ada.

Baca juga: Pro Kontra Orangtua Siswa di Jakarta soal Rencana Sekolah Tatap Muka Juli 2021

Sehingga, sekolah-sekolah tersebut diizinkan untuk menerapkan pembelajaran tatap muka nantinya.

Di satu sisi, sekolah yang tidak memiliki infrastruktur protokol kesehatan yang tak lengkap, tidak diizinkan untuk menerapkan pembelajaran tatap muka.

"Yang tidak boleh (tatap muka), itu nanti terkait protokol kesehatan dilaksanakan atau tidak, (lalu) kebersihan dan kesehatannya seperti apa," ujar Jamaludin.

"Misal ada disinfektan, thermo gun, tempat cuci tangan, itu semua dievaluasi. Kalau memang itu enggak ada, ya enggak diperbolehkan," imbuh dia.

Jamaludin menambahkan, pihak Dinas Pendidikan Kota Tangerang tidak mengurus proses pembelajaran jenjang SMA atau SMK.

"Yang mengurus jenjang SMA atau SMK itu pihak Pemerintah Provinsi (Banten)," kata dia.

Saat ini, Dinas Pendidikan Kota Tangerang terus menunggu arahan dari Kemendikbud, dan Pemerintah Kota Tangerang, terkait wacana tatap muka pada Juni 2021 mendatang.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadi Tukang Ojek Sampan di Pelabuhan Sunda Kelapa, Bakar Bisa Bikin Rumah dan Biayai Sekolah Anak hingga Sarjana

Jadi Tukang Ojek Sampan di Pelabuhan Sunda Kelapa, Bakar Bisa Bikin Rumah dan Biayai Sekolah Anak hingga Sarjana

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Perumnas Klender Naik, Pedagang: Mungkin Belum Masa Panen

Harga Bawang Merah di Pasar Perumnas Klender Naik, Pedagang: Mungkin Belum Masa Panen

Megapolitan
Polisi Tangkap Pembegal Motor Warga yang Sedang Cari Makan Sahur di Bekasi

Polisi Tangkap Pembegal Motor Warga yang Sedang Cari Makan Sahur di Bekasi

Megapolitan
Tertipu Program Beasiswa S3 di Filipina, Korban Temukan Berbagai Kejanggalan

Tertipu Program Beasiswa S3 di Filipina, Korban Temukan Berbagai Kejanggalan

Megapolitan
Heru Budi Minta Kadis dan Kasudin Tingkatkan Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas oleh ASN

Heru Budi Minta Kadis dan Kasudin Tingkatkan Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas oleh ASN

Megapolitan
Usai Dicopot, Pejabat Dishub DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak Tak Dapat Tunjangan Kinerja

Usai Dicopot, Pejabat Dishub DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak Tak Dapat Tunjangan Kinerja

Megapolitan
Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 Per Kilogram Setelah Lebaran

Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 Per Kilogram Setelah Lebaran

Megapolitan
Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Megapolitan
Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Megapolitan
PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

Megapolitan
Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Megapolitan
Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Megapolitan
DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

Megapolitan
Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Megapolitan
Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com