Walhi Apresiasi Putusan MA yang Kabulkan PK Gubernur DKI Tentang Pencabutan Izin Reklamasi Pulau I

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi, mengapreasi putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait izin reklamasi Pulau I.

MA membatalkan putusan di tingkat sebelumnya serta menolak gugatan yang dilayangkan pengembang Pulau I, PT Jladri Kartika Pakci. Itu artinya, izin reklamasi Pulau I tetap dicabut sesuai surat keputusan (SK) Gubernur DKI.

"Kami mengapresiasi keputusan MA, ini kan yang baik dan harapan kami bisa menjadi preseden baik bagaimana lembaga peradilan melihat persoalan ini secara serius bahwa Pemprov DKI itu punya kewenangan untuk membatalkan ini," kata Tubagus kepada Kompas.com, Rabu (10/3/2021).

Baca juga: MA Kabulkan PK Gubernur DKI soal Izin Reklamasi Pulau I

Namun tidak cukup hanya membatalkan izin Pulau I, dia menekankan, rencana reklamasi harus dihapus seluruhnya dari kebijakan tata ruang, baik dalam peraturan perundang-undangan di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi.

Menurut dia, apabila masih ada kebijakan terkait reklamasi dalam rencana tata ruang, tidak menutup kemungkinan reklamasi akan terjadi lagi. Dia juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen untuk tidak melanjutkan reklamasi di Jakarta.

"Kalau dia masih hidup, maka ini akan terus muncul lagi, mungkin bisa jadi satu-dua tahun ke depan dengan konsep yang berbeda. Karena kita tahu bahwa reklamasi dari awalnya itu konsepnya berbeda-beda bentuknya," ujar Tubagus.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin 13 pulau reklamasi di Teluk Jakarta melalui Surat keputusan Gubernur Nomor 1049 Tahun 2018 tertanggal 6 September 2018.

SK itu yang kemudian digugat oleh PT Jalari Kartika Pakci, selaku pengembang Pulau I ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Mei 2019.

Oleh PTUN Jakarta, SK tersebut dinyatakan batal dan Gubernur DKI selaku tergugat diwajibkan untuk mencabut SK itu.

PTUN Jakarta juga mewajibkan Gubernur DKI untuk memperpanjang izin pelaksanaan reklamasi Pulau I yang telah dimohonkan oleh pengembang.

Anies lalu mengajukan banding atas putusan PTUN Jakarta tersebut. Namun di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta menguatkan putusan PTUN Jakarta.

Anies kemudian mengajukan permohonan PK ke MA pada 18 Januari 2021 dan berakhir dengan MA yang mengabulkan permohonan PK.

Perkara dengan nomor 32 PK/TUN/2021 itu diputus pada 4 Maret 2021, dengan majelis hakim yang terdiri dari Is Sudaryono, Hary Djatmiko, serta Supandi.