Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat dengan DPRD DKI, Pembangunan Sarana Jaya Tak Buka Data Aset Lahan 66 H

Kompas.com - 31/03/2021, 18:31 WIB
Singgih Wiryono,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, Perumda Pembangunan Sarana Jaya tidak menyebut detail keberadaan aset lahan milik Pembangunan Sarana Jaya yang disebut seluas 66 hektare.

Saat melakukan presentasi aset lahan yang dimiliki Pembangunan Sarana Jaya, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Indra Sukmono hanya menyebut total lahan beserta letak lahan secara gelondongan.

"Sudah diinformasikan ke kami itu kan rata-rata sekitar 70 hektare, yang di sana (presentasi) sudah diinformasikan 66 hektare tapi kami ingin detilnya tidak hanya gelondongan," kata Aziz di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (31/3/2021).

Baca juga: Pimpinan Komisi B DPRD DKI Desak Sarana Jaya Kembalikan Uang Rp 217 Miliar untuk Pengadaan Tanah di Munjul

Aziz mengatakan, Perumda Pembangunan Sarana Jaya menjelaskan 51 hektare berada di Jakarta Utara dengan total pembelian Rp 1,5 triliun dengan rata-rata harga Rp 2,9 juta per meter persegi.

Kemudian total pembelian lahan di Jakarta Timur seluas 15 hektare dengan harga Rp 725 miliar rata-rata Rp 4,9 juta per meter persegi.

Namun pemaparan tersebut diminta lebih rinci oleh Aziz. Pasalnya, lahan dengan luasan 66 hektare yang dipaparkan tidak diketahui lokasi pasti berada di mana.

"Ini Jakarta Utara di mana? Masing-masing lokasi berapa misalnya ada 4 hektare, 6 hektare, 10 hektare misalnya ini di mana. Mesti ada kejelasan itu kita minta untuk mereka detailkan," ujar Aziz.

Pengadaan lahan seluas 66 hektare yang dilaporkan Perumda Sarana Jaya merupakan hasil dari penyerapan Penanaman Modal Daerah (PMD) Pemprov DKI Jakarta dari tahun 2018-2020.

Adapun penggunaan lahan seluas 66 hektare untuk Land Bank dan Lahan DP Rp 0.

Baca juga: Diminta Kembalikan Uang DP Lahan Munjul Rp 217 Miliar, Ini Kata Plt Dirut Sarana Jaya

Namun Sarana Jaya tidak menyertakan berapa lahan yang digunakan untuk Land Bank dan mana lahan untuk program DP Rp 0.

Pembahasan mengenai aset lahan milik Perumda Sarana Jaya seluas 70 hektare berawal dari rapat kerja yang dilakukan Komisi B bersama Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Saat itu Plt Kepala BP BUMD Riyadi mengatakan tanah seluas 70 hektare sudah dibeli Perumda Sarana Jaya, namun tidak diketahui letaknya ada di mana.

"Tadi ada catatan dari Plt Dirut (Pembangunan Sarana Jaya) tanah yang sudah dibeli sudah 70 hektare, dan saya enggak tahu ini, nanti yang kami dorong dilakukan evaluasi, apakah tanah 70 hektare itu seluruhnya untuk DP Rp 0 atau untuk land banking," kata Riyadi, Senin (15/3/2021).

Lahan tersebut kini menjadi sorotan DPRD DKI karena tidak diketahui kejelasan letak lahan yang diklaim sudah dibeli oleh Pembangunan Sarana Jaya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

Megapolitan
Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Megapolitan
Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Megapolitan
Tak Hanya Kader, PKS juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Tak Hanya Kader, PKS juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Megapolitan
Tak Lagi Dapat 'Privilege' KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Tak Lagi Dapat "Privilege" KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Megapolitan
Warga 'Numpang' KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

Warga "Numpang" KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

Megapolitan
Masuk Bursa Cagub DKI dari PKS, Khoirudin: Saya Kawal dari Dewan Saja...

Masuk Bursa Cagub DKI dari PKS, Khoirudin: Saya Kawal dari Dewan Saja...

Megapolitan
Maju di Pilkada Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Daftar Lewat Gerindra

Maju di Pilkada Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Daftar Lewat Gerindra

Megapolitan
Pendapatan Ojek Sampan Tak Cukupi Biaya Hidup, Bakar Terpaksa Berutang Untuk Makan

Pendapatan Ojek Sampan Tak Cukupi Biaya Hidup, Bakar Terpaksa Berutang Untuk Makan

Megapolitan
Pascalebaran, Harga Bawang Merah di Pasar Perumnas Klender Tembus Rp 80.000 per Kilogram

Pascalebaran, Harga Bawang Merah di Pasar Perumnas Klender Tembus Rp 80.000 per Kilogram

Megapolitan
Jadwal Pra PPDB SD dan SMP Kota Tangerang 2024 dan Cara Daftarnya

Jadwal Pra PPDB SD dan SMP Kota Tangerang 2024 dan Cara Daftarnya

Megapolitan
BPBD DKI: Banjir yang Rendam Jakarta sejak Kamis Pagi Sudah Surut

BPBD DKI: Banjir yang Rendam Jakarta sejak Kamis Pagi Sudah Surut

Megapolitan
Maju Mundur Kenaikan Tarif Transjakarta, Wacana Harga Tiket yang Tak Lagi Rp 3.500

Maju Mundur Kenaikan Tarif Transjakarta, Wacana Harga Tiket yang Tak Lagi Rp 3.500

Megapolitan
Mengapa Penjaga Warung Madura Selalu 'Video Call' Setiap Hari?

Mengapa Penjaga Warung Madura Selalu "Video Call" Setiap Hari?

Megapolitan
Gara-gara Masalah Asmara, Remaja di Koja Dianiaya Mantan Sang Pacar

Gara-gara Masalah Asmara, Remaja di Koja Dianiaya Mantan Sang Pacar

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com