Sejumlah Fakta Persoalan Kelebihan Bayar Pengadaan Mobil Damkar Pemprov DKI Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadaan beragam alat transportasi pemadam kebakaran, termasuk robot LUF 60 yang dibanggakan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta ternyata memiliki skandal di belakang pengadaannya.

Catatan Badan Pengelola Keuangan (PBK) Daerah Provinsi DKI Jakarta, pengadaan mobil damkar di tahun 2019 itu bermasalah dari sisi harga kontrak dengan temuan harga riil dari BPK.

Dilansir dari Buku I Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 yang diterbitkan badan pemeriksa keuangan (BPK), terdapat perbedaan harga riil dan nilai kontrak pengadaan yang cukup besar dengan total Rp 6,5 miliar.

Baca juga: Pengadaan Mobil Damkar, Pemprov DKI Kelebihan Bayar Rp 6,52 Miliar

Pengadaan paket pekerjaan unit submersible diketahui memiliki harga riil Rp 9,03 miliar, sedangkan nilai kontrak senilai Rp 9,79 miliar.

Sedangkan paket pekerjaan unit quick response harga riilnya mencapai Rp 36,2 miliar, sedangkan nilai kontrak yang dibayar Pemda DKI Rp 39,68 miliar.

Untuk Unit Penanggulangan Kebakaran pada Sarana Transportasi Masal harga riil Rp 7,01 miliar, sedangkan nilai kontrak dibayar Rp 7,86 miliar

Untuk unit pengurai material kebakaran harga riil Rp 32,05 miliar, sedangkan nilai kontrak mencapai Rp 33,49 miliar.

Total selisih harga yang dibayar Pemprov DKI dengan harga riil yang diungkapkan BPK mencapai Rp 6,52 miliar.

Diminta kembalikan selisih harga

Setelah mengungkap fakta selisih harga tersebut yang dinilai akan menimbulkan kerugian negara jika tidak dikembalikan.

BPK kemudian memberikan rekomendasi kepada Anies agar menginstruksikan kepada pejabat pemegang keuangan untuk lebih cermat mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya.

Begitu juga meminta Anies menginstruksikan kepala Badan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) untuk memerintahkan Pokja BJP A dan BJP F agar lebih cermat dalam melakukan pembuktian evaluasi atas kualifikasi peserta lelang.

Baca juga: Gulkarmat DKI: Kelebihan Bayar Pengadaan Robot Damkar Sudah Dikembalikan 90 Persen

Rekomendasi terakhir atas temuan tersebut, BPK meminta Anies untuk menginstruksikan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan untuk memerintahkan PPK pengadaan pembangunan PLTS Atap On Grid dan PPK Kegiatan Penyediaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran/mobil pompa untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran tersebut.

Kelebihan uang senilai Rp 6,52 miliar diminta dikembalikan ke kas daerah, dan diminta agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Dinilai sebuah kecerobohan