Ketua PA 212 dan Eks Ketua FPI Jadi Saksi Meringankan untuk Rizieq Shihab dalam Sidang Kasus Kerumunan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur melanjutkan sidang kasus kerumunan yang massa di Petamburan, Jakarta Pusat dan Megamendung, Kabupaten Bogor dengan terdakwa Rizieq Shihab pada hari ini, Kamis (6/5/2021).

Sidang dimulai dengan agenda pemeriksaan saksi meringankan dari terdakwa atau penasihat hukum.

Dua saksi meringankan yang hadir yakni Ketua PA 212 Slamet Maarif dan Eks Ketua Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Sabri Lubis.

Dalam kasus kerumunan Petamburan, Rizieq didakwa menghasut pengikutnya untuk menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus pernikahan putrinya di Petamburan.

Baca juga: Sidang Kasus Kerumunan di Petamburan dan Megamendung, Saksi Ahli yang Dibawa Rizieq Shihab Akan Diperiksa

Padahal, Rizieq sudah mengetahui bahwa wilayah DKI Jakarta sedang memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) saat itu.

Acara tersebut dihadiri ribuan orang. Rizieq mengaku ada pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada acara di Petamburan.

Sementara dalam kasus kerumunan Megamendung, jaksa menyebut, acara pada 13 November 2020 itu tidak mengantongi izin dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

"Tanpa izin dari Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor, terdakwa tetap saja agendakan hadir untuk melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama dan peresmian studio TV di markas syariah di Kampung Babakan, Pekancilan, Megamendung, Kabupaten Bogor," kata jaksa.

Baca juga: Ajukan Penangguhan Penahanan Rizieq Shihab dkk, Kuasa Hukum Jamin Kliennya Tak Akan Melarikan Diri

Padahal, menurut jaksa, Rizieq sebagai sosok panutan harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan.

Jaksa menambahkan, kerumunan yang ditimbulkan Rizieq di Megamendung telah menyebabkan kenaikan jumlah orang terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Bogor.

Hal itu juga dianggap menghalangi upaya Pemkab Bogor dalam upaya mengawasi dan menanggulangi penyebaran Covid-19.

"Yang awalnya risiko zona oranye dipulihkan ke zona hijau tidak terdampak, namun malah sebaliknya, meningkat ke zona merah, sehingga Pemkab bogor harus perpanjang status PSBB," kata jaksa.