Minta Anies Evaluasi Fungsi TGUPP, Ketua Komisi A: SKPD Terganggu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengevaluasi fungsi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) karena sering mengganggu kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Soal fungsi operasional yang kadang-kadang diduga (membuat) langkah SKPD terganggu," kata Mujiyono saat dihubungi melalui telepon, Selasa (12/5/2021).

Politikus Partai Demokrat ini meminta agar Kepala SKPD berani melawan apabila TGUPP terlalu turut campur dalam operasional mereka.

TGUPP diketahui hanya berstatus tenaga ahli yang dikukuhkan melalui Pergub yang dibuat Anies. Sedangkan SKPD dilindungi undang-undang.

Baca juga: Anies Marah Instruksinya Tak Dijalankan, 239 PNS DKI Apel Siang Bolong

Bahkan Mujiyono menyebut SKPD berani melapor ke DPRD apabila memang sangat terganggu dengan keberadaan TGUPP yang dibentuk Anies.

"Harus berani (melawan), kalau enggak berani, kasih tau Dewan, biar Dewan yang lawan," kata Mujiyono.

Dia meminta, Anies untuk membenahi TGUPP apabila terlalu ikut campur dalam kebijakan yang dijalankan oleh SKPD.

"Benahi itu TGUPP jangan ikut-ikutan, kasih kebebasan SKPD," kata Mujiyono.

Komisi A, kata Mujiyono, juga beberapa kali meminta agar TGUPP dievaluasi karena fungsi operasional yang dimiliki dinilai terlalu jauh.

"Ada fungsi operasional itu harus dipangkas dulu, saya beberapa kali tahun anggaran minta dievaluasi soal peran TGUPP," kata dia.

Baca juga: 239 ASN DKI Jakarta Ogah Naik Jabatan, Ketua DPRD: Aneh!

Dia tidak mengelak bisa jadi kewenangan yang ada dalam TGUPP membuat banyak PNS di DKI Jakarta malas untuk naik jabatan eselon II.

Namun untuk membuktikan hal tersebut, Mujiyono mengatakan harus mengecek terlebih dahulu apakah benar TGUPP menjadi alasan ratusan PNS DKI Jakarta ogah naik jabatan.

"Entar abis Lebaran (akan dibahas keterlibatan TGUPP)," ucap Mujiyono.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumpulkan PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang tidak ikut dalam seleksi terbuka jabatan Eselon II.

Anies kemudian marah karena menilai anak buahnya tidak melakukan instruksi yang dibuat mengenai seleksi jabatan eselon II.