Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Didesak Perketat PSBB, Pemprov DKI Jakarta Terkendala Urusan Duit

Kompas.com - 22/06/2021, 15:28 WIB
Singgih Wiryono,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono mengatakan kebijakan pengetatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB harus mempertimbangkan kondisi keuangan Pemprov DKI Jakarta.

"Sebenarnya lockdown (pengetatan pembatasan sosial berskala besar/PSBB) dan tidak ini satu opsi yang harus dipilih. Tapi kalau kita melihat sekarang juga kita harus realistis mengantisipasi penanganan Covid-19 ini," kata Nasruddin saat dihubungi melalui telepon, Selasa (22/6/2021).

Nasrudin menjelaskan, saat ini Pemprov DKI Jakarta baru merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta sebesar 28,27 persen, padahal saat ini sudah berjalan setengah tahun.

Bahkan jumlah belanja daerah DKI Jakarta lebih besar daripada realisasi pendapatan daerah DKI Jakarta secara keseluruhan.

Baca juga: Prediksi 218.000 Kasus Aktif di Jakarta dan Desakan Pengetatan PSBB

"Saat ini saya sudah sampaikan, realisasi 2021 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 13 triliun, total pendapatan 19 triliun. PAD (dan) pendapatan transfer dan lain-lain. Belanjanya ini sudah mencapai Rp 20-an triliun," ucap Nasruddin.

Adapun belanja Provinsi DKI Jakarta yang melebihi realisasi pendapatan tersebut sudah termasuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga (BTT) untuk dan belanja transfer.

Nasruddin menjelaskan, BTT tahun ini senilai Rp 2,1 triliun merupakan tumpuan pembiayaan penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.

Anggaran ini jauh lebih kecil dibandingkan anggaran BTT tahun 2020 yang diubah melalui revisi APBD DKI Jakarta yang semula Rp 84 miliar menjadi 5,5 triliun.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Komandan RS Wisma Atlet Minta Anies Perketat PSBB

"Di tahun 2021 ini BTT itu Rp 2,1 triliun. Kita harapkan antisipasi itu kondisi pandemi di-handle dengan dana tidak terduga. Kalau tahun lalu sampai Rp 5,5 triliun. kita berharap sebenarnya krisis ini cepat teratasi karena BTT kita tahun ini yang jelas lebih rendah daripada BTT tahun lalu," ucap dia.

Karena jumlah realisasi belanja lebih besar daripada jumlah pendapatan, Nasruddin mengatakan DKI Jakarta akan melakukan refocusing anggaran misalnya pemotongan tunjangan pegawai seperti yang dilakukan tahun lalu.

Selain itu, kata dia, Pemprov DKI Jakarta akan membuka kolaborasi bersama pihak swasta untuk menggelar program-program yang memungkinkan untuk dilakukan kerjasama.

"Juga skema-skema lain yang dilakukan untuk pendanaan alternatif," tutur Nasruddin.

Desakan perketat PSBB

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menilai, sudah waktunya Pemprov DKI Jakarta memberlakukan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat untuk seluruh wilayah DKI Jakarta.

Dia mengatakan, kebijakan tersebut bisa diambil dari pertimbangan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

"Kendalikan penularan Covid-19 melalui pembatasan aktivitas masyarakat secara ketat dengan memberlakukan PSBB," kata dia.

Dorongan untuk memperketat kembali PSBB juga datang dari para pengusaha.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta sekaligus Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan pengusaha akan menerima apabila diambil kebijakan pengetatan.

"Jika pemerintah menerapkan PPKM atau PSBB bahkan lockdown, lockdown, pengusaha pasrah dan akan menerima keputusan tersebut," kata Sarman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus DBD Melonjak, Dinkes DKI Gencarkan Kegiatan “Gerebek PSN” Seminggu Dua Kali

Kasus DBD Melonjak, Dinkes DKI Gencarkan Kegiatan “Gerebek PSN” Seminggu Dua Kali

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Tangsel Hari Ini, 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Tangsel Hari Ini, 28 Maret 2024

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Tangerang Hari Ini, 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Tangerang Hari Ini, 28 Maret 2024

Megapolitan
Kembangkan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu, Pemprov DKI Bakal Perhatikan Keselamatan Lingkungan

Kembangkan "Food Estate" di Kepulauan Seribu, Pemprov DKI Bakal Perhatikan Keselamatan Lingkungan

Megapolitan
Kelakar Heru Budi Saat Ditanya Dirinya Jadi Cagub DKI: Pak Arifin Satpol PP Juga Berpotensi...

Kelakar Heru Budi Saat Ditanya Dirinya Jadi Cagub DKI: Pak Arifin Satpol PP Juga Berpotensi...

Megapolitan
Keluarga Korban Pembacokan di Kampung Bahari Masih Begitu Emosi terhadap Pelaku

Keluarga Korban Pembacokan di Kampung Bahari Masih Begitu Emosi terhadap Pelaku

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 28 Maret 2024

Megapolitan
Aviary Park Bintaro: Harga Tiket Masuk dan Fasilitasnya

Aviary Park Bintaro: Harga Tiket Masuk dan Fasilitasnya

Megapolitan
Pengakuan Sopir Truk yang Bikin Kecelakaan Beruntun di GT Halim: Saya Dikerjain, Tali Gas Dicopotin

Pengakuan Sopir Truk yang Bikin Kecelakaan Beruntun di GT Halim: Saya Dikerjain, Tali Gas Dicopotin

Megapolitan
Berkas Rampung, Ammar Zoni Dilimpahkan ke Kejaksaan untuk Disidang

Berkas Rampung, Ammar Zoni Dilimpahkan ke Kejaksaan untuk Disidang

Megapolitan
Pengendara Motor Dimintai Uang agar Bisa Lewat Trotoar, Heru Budi: Sudah Ditindak

Pengendara Motor Dimintai Uang agar Bisa Lewat Trotoar, Heru Budi: Sudah Ditindak

Megapolitan
Jadi Tersangka, Sopir Truk 'Biang Kerok' Tabrakan di GT Halim Utama: Saya Beli Semua Mobilnya

Jadi Tersangka, Sopir Truk "Biang Kerok" Tabrakan di GT Halim Utama: Saya Beli Semua Mobilnya

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Depok Hari Ini, Kamis 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Depok Hari Ini, Kamis 28 Maret 2024

Megapolitan
Pemkot Bogor Relokasi 9 Rumah Warga Terdampak Longsor di Sempur ke Rumah Kontrakan

Pemkot Bogor Relokasi 9 Rumah Warga Terdampak Longsor di Sempur ke Rumah Kontrakan

Megapolitan
Wali Kota Bogor Diisukan Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Bima Arya: Itu Spekulasi

Wali Kota Bogor Diisukan Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Bima Arya: Itu Spekulasi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com