RS Marzoeki Mahdi Bogor Akan Layani Vaksinasi Covid-19 Tanpa Syarat Domisili

BOGOR, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjuk Rumah Sakit Jiwa Marzoeki Mahdi (RSMM) Kota Bogor, Jawa Barat, sebagai salah satu lokasi vaksinasi Covid-19 tanpa syarat keterangan domisili.

Penunjukan tersebut berdasarkan surat edaran (SE) Kemenkes Nomor: HK.02.02/I/1669/2021 Tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Melalui Kegiatan Pos Pelayanan Vaksinasi dan Optimalisasi UPT Vertikal Kementerian Kesehatan.

Kini, semua warga bisa mendapat pelayanan vaksinasi Covid-19 tanpa harus memiliki surat keterangan domisili atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bogor.

Baca juga: RSUI Buka Sentra Vaksinasi Covid-19 Tanpa Syarat Domisili

Kepala Sub Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat RSMM, Prahardian Priatama mengatakan, pelayanan vaksinasi tanpa syarat domisili sudah dapat dilakukan.

Namun, pihaknya belum dapat memastikan mengenai waktu pelaksanaannya, sebab masih menunggu kiriman vaksin dari pemerintah.

"Betul, kita sudah bisa (vaksinasi tanpa syarat domisili). Tapi kita belum dapat vaksin dari Dinkes. Pelaksanaannya tinggal nunggu kiriman stok vaksin," kata Prahardian, saat dikonfirmasi, Sabtu (26/6/2021).

Ia menambahkan, saat ini pihak rumah sakit masih menunggu hasil koordinasi dengan Dinkes Kota Bogor mengenai teknis pelaksanaannya.

Di samping itu, kata dia, banyaknya tenaga kesehatan di RSMM yang tertular Covid-19 juga menjadi kendala tersendiri dalam memberikan pelayanan.

"Tentunya kalau masalah banyaknya (peserta vaksin) nanti akan disesuaikan dengan kemampuan tenaga kesehatan di tempat kita sih," ucapnya.

"Biasanya per hari itu kita 50-100 orang. Kita juga lagi kekurangan tenaga karena banyak yang positif. Makanya kita lagi buka rekrutmen," sambungnya.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Tanpa Syarat Domisili Hanya di Fasyankes Tertentu

Sebelumnya, Kemenkes menghapus syarat KTP domisili bagi peserta vaksinasi Covid-19. Tujuannya yakni untuk mempercepat proses vaksinasi.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, tidak dipersyaratkannya KTP domisili tersebut berlaku di tempat tertentu, bukan di semua rumah sakit.

"Hanya di RS vertikal, Kemenkes Poltekkes, dan KKP (Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan)," ungkapnya.