JAKARTA, KOMPAS.com - Istana Kepresidenan menyatakan, pemerintah tidak anti terhadap kritik tetapi kritik semestinya diserta data dan fakta.
Tanggapan Istana itu untuk merespons postingan "Jokowi: The King of Lip Service" yang diunggah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) melalui Instagram @bem_official pada Sabtu (26/6/2021).
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menyebutkan, postingan itu merupakan ekspresi sejumlah mahasiswa UI. Namun demikian, ekspresi tersebut seharusnya disertai dengan data dan fakta.
"Tentu ekspresi harus mengandung data dan fakta yang harus direspons dengan data dan fakta. Oleh karena itu, apabila ada data, kita berdiskusi," ujarnya, Minggu.
Baca juga: Rektorat Nilai Postingan Jokowi The King of Lip Service BEM UI Kurang Tepat
Sementara itu, Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengatakan, apa yang terjadi di UI menjadi tanggung jawab institusi UI.
"Segala aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia termasuk BEM UI menjadi tanggung jawab pimpinan Universitas Indonesia," kata Fadjroel saat dihubungi, Minggu (27/6/2021).
Terkait poin kritikan seperti tes wawasan kebangsaan (TWK) yang belakangan jadi perdebatan di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan disinggung BEM UI, Donny menyebut bahwa Presiden Jokowi telah menyampaikan pendapatnya tentang hal itu. Namun, keputusan akhir terkait hal tersebut tetap berada di tangan KPK.
"KPK ini kan independent body sehingga akhir semua ini berpulang pada keputusan kolektif. Tapi presiden sudah berpendapat," kata Donny.
Soal aksi demonstrasi berujung penangkapan yang juga disinggung BEM UI, Donny mengemukakan, hal itu tak bisa digeneralisasi. Aksi unjuk rasa harus dilihat kasus per kasus untuk menentukan ada tidaknya unsur pidana yang bisa berujung pada penangkapan.
Kendati demikian, Donny menyatakan, pemerintah tidak antikritik.
Baca juga: BEM UI Dipanggil Rektorat Terkait Poster The King of Lip Service Jokowi
"Tetapi bahwa saya harus tegaskan pemerintah tidak antikritik, asal kritik bisa dipertanggungjawabkan pasti akan direspon," katanya.
BEM UI sebelumnya mempublikasikan postingan berjudul Jokowi:The King of Lip Service di akun media sosialnya. Dalam postingan tersebut, BEM UI mengkritik Presiden Jokowi yang kerap kali mengobral janji.
Postingan itu juga menyindir sejumlah janji dan keputusan Jokowi, mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya.
Terkait hal itu, pihak rektoerat UI pun sudah melakukan pemanggilan 10 mahasiswa pada hari Minggu ini.
Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi (KIP) UI, Amelita Lusia menyebut, pemanggilan itu merupakan bagian dari langkah pembinaan.
"Pemanggilan ini adalah bagian dari proses pembinaan kemahasiswaan yang ada di UI," ujar dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.