Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Drone Emprit Sebut Masyarakat Dibombardir Berita Negatif, Baik Hoaks maupun Fakta soal Covid-19

Kompas.com - 19/07/2021, 16:39 WIB
Ira Gita Natalia Sembiring,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak hanya berhadapan dengan pandemi Covid-19, segala informasi sesat alias hoaks dan teori konspirasi berkait Covid-19, juga menjadi permasalahan yang harus dihadapi pemerintah maupun masyatakat Indonesia saat ini.

Tak sedikit kasus pasien Covid-19 yang meninggal dunia akibat menolak mendapat perawatan di rumah sakit atau bahkan menolak menerima vaksin akibat banyaknya informasi negatif terkait hal tersebut.

Founder aplikasi Drone Emprit Ismail Fahmi menilai, hal itu dipengaruhi oleh ketimpangan informasi yang diterima oleh masyarakat.

Kata Fahmi, belakangan ini masyarakat lebih banyak mendapat informasi negatif, baik itu fakta ataupun hoaks, dibandingkan informasi positif tentang Covid-19.

Baca juga: [HOAKS] Potongan Video Berita Kompas TV Bernarasi Vaksin Covid Palsu

"Jadi saya lihat enggak imbang informasi, yang memunculkan hal yang negatif dan hoaks, dibandingkan informasi yang meluruskan tadi. Jadi masyarakat dibombardir dengan informasi negatif baik itu hoaks maupun fakta," kata Fahmi saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/7/2021).

Menurut Fahmi, jangankan hoaks, berita fakta yang terjadi di lapangan pun bisa menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.

Melimpahnya informasi sesat membuat masyarakat semakin sulit percaya akan bahaya dari virus ini.

"Misalnya potongan video dr Lois, terus potongan video dari media soal ada ini meninggal karena vaksin, ditambah pemuka agama bilang ini (vaksin) untuk mengurangi populasi misalnya," ucap Fahmi.

"Nah kontkesnya beda-beda, tapi disatukan untuk mendukung sebuah cerita bahwa vaksin untuk membunuh manusia, berita yang benar pun bisa jadi bahan yang membuat orang jadi takut, timbah yang salah" lanjutnya.

Baca juga: Ragam Hoaks tentang Covid-19, Chip Dimasukkan ke Vaksin hingga Pasien Di-Covid-kan di Rumah Sakit

Fahmi berpendapat, pemerintah dan media memiliki peran besar untuk mengatasi permasalahan ini.

Ia berharap pemerintah sigap menangkal segala informasi yang salah untuk kemudian disebarkan ke seluruh masyarakat melalui pemberitaan di media.

"Media harus selalu lengkapi, langsung dibarengi dengan penjelasan yang sebenarnya. Kemudian perlu ada gerakan untuk meng-counter video hoaks di WA (WhatsApp), medsos, pemerintah punya tugas, harus disipain kalau ada informasi yang enggak jelas langsung dijelasin," tutur Fahmi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembatasan Kendaraan Dianggap Bisa Kurangi Macet Jakarta, Asalkan Transportasi Publik Baik

Pembatasan Kendaraan Dianggap Bisa Kurangi Macet Jakarta, Asalkan Transportasi Publik Baik

Megapolitan
Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Megapolitan
Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Megapolitan
Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Megapolitan
Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Megapolitan
Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Megapolitan
Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Megapolitan
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Megapolitan
Politisi PAN dan Golkar Bogor Bertemu, Persiapkan Koalisi untuk Pilkada 2024

Politisi PAN dan Golkar Bogor Bertemu, Persiapkan Koalisi untuk Pilkada 2024

Megapolitan
Nasib Tiktoker Galihloss Pelesetkan Kalimat Taawuz Berujung Terseret Kasus Penistaan Agama

Nasib Tiktoker Galihloss Pelesetkan Kalimat Taawuz Berujung Terseret Kasus Penistaan Agama

Megapolitan
Teganya Agusmita yang Tinggalkan Kekasihnya Saat Sedang Aborsi di Kelapa Gading, Akhirnya Tewas karena Pendarahan

Teganya Agusmita yang Tinggalkan Kekasihnya Saat Sedang Aborsi di Kelapa Gading, Akhirnya Tewas karena Pendarahan

Megapolitan
Antisipasi Demo saat Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, Warga Diimbau Cari Jalan Alternatif

Antisipasi Demo saat Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, Warga Diimbau Cari Jalan Alternatif

Megapolitan
Pendapatan Meningkat 13 Persen, PT KCI Raup Rp 88 Miliar Selama Periode Lebaran 2024

Pendapatan Meningkat 13 Persen, PT KCI Raup Rp 88 Miliar Selama Periode Lebaran 2024

Megapolitan
Soal Penambahan Lift dan Eskalator di Stasiun Cakung, KCI Koordinasi dengan Kemenhub

Soal Penambahan Lift dan Eskalator di Stasiun Cakung, KCI Koordinasi dengan Kemenhub

Megapolitan
Pengurus PAN Sambangi Kantor Golkar Bogor, Sinyal Pasangan Dedie-Rusli pada Pilkada 2024?

Pengurus PAN Sambangi Kantor Golkar Bogor, Sinyal Pasangan Dedie-Rusli pada Pilkada 2024?

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com