Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ribuan Kader Dasawisma di Jakpus Dikerahkan Bujuk Warga Ikut Vaksinasi

Kompas.com - 30/07/2021, 16:56 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta Pusat mengandalkan kader dasawisma dalam upaya mempercepat vaksinasi Covid-19.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sudin PPAPP Jakarta Pusat Bangun Manalu mengatakan, saat ini ada ribuan perempuan kader dasawisma yang ikut membantu.

"Kami memiliki sebanyak 7.712 kader dasawisma yang tersebar di 44 kelurahan," ujar Bangun Manalu, Jumat (30/7/2021).

Baca juga: Larang Warga yang Belum Vaksin Ambil Bansos, Lurah Utan Panjang: Bukan untuk Mempersulit

Ia menjelaskan, seluruh kader dasawisma di Jakarta Pusat saat ini telah divaksinasi Covid-19.

Mereka kini mengemban tugas melakukan pendataan dan sosialisasi kepada warga di sekitar tempat tinggal yang belum bersedia divaksin.

"Kader dasawisma bertugas mendata warga 10 hingga 20 rumah di sekitar tempat tinggalnya dan mensosialisasikan kepada warga yang belum bersedia divaksin dengan pembekalan informasi yang diperoleh dari Satgas Covid-19," ujarnya.

Ia menuturkan, sosialisasi yang dilakukan oleh para kader Dasawisma di Jakarta Pusat terbilang efektif.

Warga yang semula menolak akhirnya bersedia divaksin setelah mendapat pencerahan dari para perempuan dasawisma.

"Berbagai alasan warga yang belum divaksin mempersoalkan kondisi kesehatan tidak baik, yakni tekanan darah tinggi, kadar gula tinggi, jantung dan sebagainya. Kami bersyukur kader dasawisma pendekatan bisa mengajak warga ikut divaksin," tuturnya.

Baca juga: Lurah Larang Warga yang Belum Vaksin Ambil Bansos, Pemkot Jakpus: Itu Inovasi

Ia menambahkan, Sudin PPAP Jakarta Pusat juga memfungsikan 50 RPTRA yang tersebar di 44 kelurahan menjadi sentra layanan vaksinasi.

"Sesuai amanat Pergub, 50 RPTRA di Jakarta Pusat telah dimanfaatkan untuk dijadikan sentra vaksinasi," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah lurah di Jakarta Pusat mengakui ada resistensi sejumlah masyarakat terhadap vaksinasi Covid-19. Banyak warga yang enggan divaksin karena terpengaruh hoaks.

Lurah Utan Panjang Amadeo mewajibkan bukti sudah divaksin sebagai syarat pengambilan bantuan pangan non tunai agar warga mau divaksin.

Sementara Lurah Gunung Sahari Utara Yanti Srihidayanti sampai menjemput sejumlah warga yang membandel tidak mau divaksinasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Tangkap Pembegal Motor Warga yang Sedang Cari Makan Sahur di Bekasi

Polisi Tangkap Pembegal Motor Warga yang Sedang Cari Makan Sahur di Bekasi

Megapolitan
Tertipu Program Beasiswa S3 di Filipina, Korban Temukan Berbagai Kejanggalan

Tertipu Program Beasiswa S3 di Filipina, Korban Temukan Berbagai Kejanggalan

Megapolitan
Heru Budi Minta Kadis dan Kasudin Tingkatkan Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas oleh ASN

Heru Budi Minta Kadis dan Kasudin Tingkatkan Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas oleh ASN

Megapolitan
Usai Dicopot, Pejabat Dishub DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak Tak Dapat Tunjangan Kinerja

Usai Dicopot, Pejabat Dishub DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak Tak Dapat Tunjangan Kinerja

Megapolitan
Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 Per Kilogram Setelah Lebaran

Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 Per Kilogram Setelah Lebaran

Megapolitan
Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Megapolitan
Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Megapolitan
PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

Megapolitan
Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Megapolitan
Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Megapolitan
DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

Megapolitan
Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Megapolitan
Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Megapolitan
Tak Hanya Kader, PKS Juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Tak Hanya Kader, PKS Juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Megapolitan
Tak Lagi Dapat 'Privilege' KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Tak Lagi Dapat "Privilege" KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com