Perubahan RPJMD, Fraksi PDI-P Soroti Sejumlah Janji Anies yang Diubah

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta menyoroti sejumlah janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ikut berubah dalam agenda perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022.

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, janji kampanye tersebut tidak bisa dikaitkan dengan pandemi Covid-19 secara langsung.

Menurut dia, meski tidak terjadi pandemi, beberapa janji yang menjadi sorotan sangat sulit untuk diwujudkan.

"Kami kuatir perubahan RPJMD 2017-2022 yang dipaksakan ini hanya untuk melegitimasi kegagalan dari Gubernur dari tolok ukur RPJMD yang hendak direvisi," kata Gembong dalam penyampaian pemandangan umum fraksi terkait perubahan RPJMD, Senin (2/8/2021).

Baca juga: Masa Jabatan Tinggal Setahun, Anies Diminta Tuntaskan Program Rumah DP Rp 0

Gembong mengatakan, janji yang menunjukan kegagalan sebelum pandemi berlangsung adalah program Rumah DP Rp 0.

Dalam RPJMD 2017-2022 dijanjikan akan dibangun sebanyak 250.000 unit. Rinciannya, 14.564 unit Rusunawa dibiayai APBD dan 3.222 unit Rusunawa dibangun pakai APBN.

Kemudian 14.000 unit akan dibangun oleh Badan Usaha Milik Daerah dan 218.214 unit lainnya akan dibangun dengan mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Dalam perubahan RPJMD target yang akan dibangun menyusut menjadi kurang dari 25 persen, 29.366 unit dari rencana awal 250.000 unit," kata Gembong.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini menilai, sebelum Covid-19 memporak-porandakan Jakarta, program DP Rp 0 ini sudah gagal karena jumlah unit yang terealisasi dalam tiga tahun jabatan Anies hanya 2.774 saja.

Itu pun sebanyak 790 unit Rusunami DP Rp 0, sisanya 1.984 unit merupakan Rusunawa yang dibangun oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Tanpa adanya pandemi Covid pun, target ini akan sulit tercapai pada akhir periode 2022 nanti. Sehingga kami melihat perubahan ini hanya untuk menutupi kegagalan yang terjadi dalam program ini," ucap Gembong.

Baca juga: Warga Berpenghasilan hingga Rp 14,8 Juta Disebut Tak Tertarik dengan Rusun DP Rp 0

Sorotan kedua Fraksi PDI-P adalah janji normalisasi daerah aliran sungai dalam program penanggulangan banjir Jakarta.

Dalam perubahan RPJMD, program normalisasi 13 sungai menghilang dan digantikan seluruhnya menjadi program naturalisasi sungai saja.

Gembong mengatakan, normalisasi sungai juga tidak terlaksana dengan baik oleh Pemprov DKI Jakarta bahkan sebelum pandemi Covid-19 berlangsung.

"Bahkan hingga 2019 ketika pandemi belum melanda, tidak ada sejengkal pun sungai di Jakarta yang tersentuh oleh program normalisasi dan juga naturalisasi sungai," ucap Gembong.

Baca juga: Alasan Pemprov DKI Lambat Bebaskan Lahan Normalisasi Sungai: Mafia Tanah hingga Kurang Dana

Janji yang ketiga adalah program OKE OCE atau One Kecamatan One Center Entrepreneur yang digadang oleh Sandiaga Uno saat masih menjabat Wagub DKI.

Program bersama OKE OCE itu dijanjikan akan mencetak 361.518 wirausaha baru. Namun hingga tahun 2021, hanya 1.064 orang saja yang mendapat akses permodalan.

"Hanya sebanyak 0,3 persen saja, namun dalam RPJMD perubahan targetnya turun menjadi 278.971 wirausaha baru. Data di atas dapat kami simpulkan bahwa tanpa adanya pandemi pun program ini akan sulit mencapai target yang sudah dicanangkan," ucap Gembong.