Fraksi PKS Setujui Perubahan RPJMD DKI Jakarta karena Alasan Pandemi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menyetujui usulan perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022.

"Fraksi PKS bisa menerima usulan perubahan RPJMD 2017-2022 ini mengingat terjadi perubahan yang cukup besar dalam hidup dan tata kehidupan masyarakat akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan," kata Anggota Fraksi PKS Muhammad Taufik Zoelkifli sebagai pembaca pemandangan umum Fraksi, Senin (2/8/2021).

Selain alasan pandemi, Taufik mengatakan, PKS melihat proses pembangunan di Jakarta harus memiliki aspek kemakmuran yang disesuaikan di masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Fraksi Gerindra Setuju Perubahan RPJMD yang Diusulkan Anies

"Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam RPJMD (yang lama) tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini dan mengalami perubahan yang sangat besar akibat pandemi," ucap dia.

Namun persetujuan PKS tidak serta merta memberikan catatan. Taufik mengatakan usulan perubahan diharapkan bisa difokuskan pada pemenuhan janji kampanye yang dibuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah penyediaan permukiman layak huni dan terjangkau bagi masyarakat Jakarta.

Begitu juga dengan pembangunan sarana transportasi modern dan terintegrasi yang menjadi janji kampanye Anies-Sandi pada pemilihan kepala daerah 2017 lalu.

Baca juga: Perubahan RPJMD, Fraksi PDI-P Soroti Sejumlah Janji Anies yang Diubah

"Pembangunan infrastruktur harus diarahkan pada infrastruktur yang memang sudah menjadi komitmen pembangunan seperti MRT fase 2 dan infrastruktur penanggulangan banjir. Infrastruktur lain perlu diarahkan pada skema kerjasama swasta dan badan usaha yang selama ini belum dikembangkan dengan baik," ujar Taufik.

Di akhir catatan, Taufik mempertanyakan target APBD DKI Jakarta di tahun 2022 hanya mencapai Rp 80 triliun atau lebih kecil dibandingkan tahun 2021 yang mencapai Rp 84 triliun.

"Apakah penurunan ini semata-mata karena berkurangnya atau tidak dilakukannya peminjaman daerah untuk APBD 2022? bagaimana strategi pemulihan ekonomi dan mewujudkan Jakarta sebagai kota yang berketahanan dalam keterbatasan APBD 2022?" tutur dia.