Tolak Perubahan RPJMD, Fraksi PSI Nilai Anies Lari dari Janji Kampanye

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tegas menolak perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

Sekretaris Fraksi PSI Anthony Winza mengatakan mengubah RPJMD yang berisi program janji kampanye Gubernur DKI Jakarta dinilai sebagai tindakan lari dari tanggungjawab.

"Pemprov DKI Jakarta lari dari tanggung jawab melaksanakan program dan tidak menjawab 10-16 tantangan akibat pandemi Covid-19," ujar Anthony dalam pembacaan pandangan Fraksi PSI, Senin (2/8/2021).

Fraksi PSI menemukan beberapa catatan ketidaksesuaian perubahan RPJMD dengan program pembangunan di masa pandemi dengan mengurangi program dan kegiatan vital bagi penanganan Covid-19.

Baca juga: Tanggapi Usulan Perubahan RPJMD, F-PAN Minta Anies Tuntaskan Program Rumah DP Rp 0

Salah satunya program OK-Ocare pada perubahan RPJMD yang ditargetkan membangun 267 fasilitas kesehatan tingkat pertama di level kelurahan untuk menyediakan layanan kesehatan preventif.

Program itu justru mengorbankan layanan Posyandu, kata Anthony. Padahal layanan posyandu justru berperan vital untuk menjadi pendekatan preventif pencegahan Covid-19.

PSI juga menyoroti RPJMD tidak memuat program memulihkan ekonomi, tapi justru menggunakan Dana pinjaman PEN untuk proyek mercusuar yang cenderung politis untuk meninggalkan warisan infrastruktur seperti misalnya pembangunan Jakarta Internasional Stadium (JIS).

"Ingat, saat ini rakyat bukan butuh stadium yang megah, rakyat butuh pekerjaan, rakyat butuh makan, rakyat sedang lapar," ucap Anthony.

Baca juga: Tanggapi Usulan Perubahan RPJMD, Fraksi Demokrat Minta Anies Tetap Penuhi Janji Rumah DP 0

Di tengah krisis akibat pandemi, PSI menyayangkan proyek mercusuar Gubernur Anies yang tidak berdampak pada rakyat justru terus berjalan.

Proyek-proyek penting untuk kepentingan masyarakat luas malah berkurang seperti pembangunan rumah DP Rp 0 malah dikorbankan dengan pengurangan target dalam perubahan RPJMD.

"Pemprov DKI Jakarta mengedepankan proyek-proyek yang indah dipandang mata saja untuk kepentingan politis di akhir masa jabatan, agar nama harumnya dapat selalu dikenang. Hal ini sungguh memprihatinkan," kata Anthony.