DEPOK, KOMPAS.com - Perbedaan data Covid-19 yang terjadi sejak tahun lalu antara Pemerintah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah pusat, disebut akan segera berakhir mulai besok, Selasa (17/8/2021).
Data per hari ini, Senin (16/8/2021), akan jadi basis rekonsiliasi data.
Kesepakatan itu dicapai oleh ketiga pihak rapat rekonsiliasi data pada Kamis (12/8/2021) lalu.
"Rapat itu dihadiri oleh pusat melalui Pusdatin Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kesehatan, Provinsi (Jawa Barat) melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan, dan pengelola (aplikasi) Pikobar," ujar Wali Kota Depok Mohammad Idris melalui keterangan resmi.
"Dan Kota Depok (diwakili) Asisten Pemkesos Sekretariat Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Divisi Kebijakan Satgas, dan pengelola (aplikasi) PICODEP," jelasnya.
Baca juga: Satgas Covid-19 Depok Sebut Keterisian RS Turun Drastis, Kini Terisi 37,39 Persen
Idris mengatakan, forum tersebut menyepakati beberapa hal.
Pertama dan utama, para pihak sepakat bahwa perlu dilakukan integrasi data secara cepat dan tuntas melalui bridging data dengan cara replace data dari PICODEP Kota Depok dan Pikobar Jawa Barat ke data new all records (NAR) Kementerian Kesehatan.
Bridging data itu dilakukan dengan melengkapi kelengkapan data yang di dalamnya termuat nama, NIK, alamat, dan asal fasilitas kesehatan.
"Tindak lanjut bridging data dilakukan oleh tim secara bersama-sama, dengan basis data rekonsiliasi per tanggal 16 Agustus 2021," kata Idris.
"Sehingga mulai tanggal 17 Agustus 2021, data PICODEP dengan NAR secara keseluruhan sudah padu dan sama," lanjutnya.
Baca juga: Akhir Pekan, Warga Depok Gelar Resepsi Nikah sampai Kontes Burung, Akhirnya Dibubarkan Satpol PP
Kesepakatan ini, ujar Idris, sudah dituangkan dalam berita acara kesepakatan rapat rekonsiliasi data yang ditandatangani para pihak terlibat.
"Mudah-mudahan para pihak dapat konsisten melaksanakan kesepakatan, sesuai yang dimuat dalam berita acara tersebut," ungkapnya.
Masalah perbedaan data antara Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah pusat dalam hal kasus Covid-19 sudah dilaporkan sejak tahun lalu hingga baru-baru ini.
Terakhir, masalah kembali menyeruak setelah Satgas Covid-19 RI menyebutkan bahwa Depok jadi wilayah dengan jumlah kasus aktif terbanyak di Indonesia melalui juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, pada Kamis (5/8/2021).
Wiku bilang, saat itu kasus aktif Covid-19 di Depok sebanyak 27.389 pasien. Padahal, dalam data real perkembangan kasus Covid-19 yang dihimpun Kompas.com dari laporan harian Satgas Kota Depok, tak sekali pun kasus aktif Covid-19 di Depok melebihi 15.000 pasien, bahkan pada saat puncak gelombang kedua pada Juli 2021.
Baca juga: Usai Petugas Tempel Stiker, Antusiasme Warga Jatinegara untuk Vaksinasi Meningkat