Terapkan PPKM Level 3, Pemkot Bekasi Belum Ubah Kebijakan bagi Pekerja Non-esensial

BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat, belum melonggarkan kebijakan yang mengatur pekerja non-esensial walau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah turun dari level 4 ke level 3.

Para pekerja di sektor non-esensial masih harus bekerja dari rumah atau work from home (WFH) 100 persen. Kebijakan itu tetap sama dibandingkan ketika Kota Bekasi menerapkan PPKM level 4.

Penerapan aturan itu berdasarkan Surat Edaran Nomor 443.1/1241/SET.COVID-19 yang dikeluarkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi selaku Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi.

Baca juga: PPKM Diperpanjang, Anies Ingatkan Pekerja Sektor Non-esensial Tetap di Rumah

Surat Edaran tersebut keluar berdasarkan aturan perpanjangan PPKM level 4 yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 35 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4, Level 3, dan Level 2 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

"Untuk kegiatan sektor non-esensial diberlakukan 100 persen work from home (WFH) untuk pekerjanya," demikian bunyi surat edaran Wali Kota Bekasi itu yang diperoleh Kompas.com, Rabu (25/8/2021).

Sementara itu, untuk sektor esensial pelayanan publik, keuangan, pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan, dan industri orientasi ekspor, diberlakukan 25 persen sampai dengan 50 persen WFH.

"Untuk sektor kritikal (kesehatan, keamanan, penanganan bencana, logistik, transportasi, distribusi, makanan dan minuman, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar) memberlakukan 100 persen WFO," bunyi aturan tersebut.