DEPOK, KOMPAS.com - Data kasus Covid-19 yang bermasalah antara Pemerintah Kota Depok, Pemprov Jawa Barat, dan Kementerian Kesehatan kini sudah diselesaikan kedua belah pihak
Per Kamis (26/8/2021), Pemkot Depok kembali mengumumkan data Covid-19 di wilayahnya setelah absen selama sepekan, menyesuaikan proses rekonsiliasi yang sedang berlangsung.
"Terima kasih kami sampaikan kepada Kementerian Kesehatan dan Pemprov Jawa Barat, yang telah bersama-sama dengan Pemkot Depok menyelesaikan rekonsiliasi data Covid-19," sebut Wali Kota Depok Mohammad Idris melalui keterangan resmi pada Kamis malam.
Baca juga: Cerita Ibu Memaksa Menyuntikkan Vaksin ke Anaknya yang Takut Jarum Suntik
"Kami menyadari bahwa data adalah vital sebagai basis dalam perumusan kebijakan," ia menambahkan.
Idris berharap agar segala kekurangan sistem dan mekanisme pelaporan data kasus Covid-19, baik di daerah maupun pusat yang berlaku saat ini, dapat segera diperbaiki.
Memang, kesenjangan kasus Covid-19 antara daerah dengan pusat bukan hanya dilaporkan oleh Kota Depok.
"Agar seluruh data kasus Covid-19 dari beragam sumber baik auto-verif maupun non-auto-verif yang sudah diklarifikasi dapat diinput seluruhnya di aplikasi NAR (new all records milik Kementerian Kesehatan)," ungkap Idris.
Bermasalah sejak 2020
Sebelumnya, rekonsiliasi data ini disebut merupakan respons Kementerian Kesehatan dan Pemprov Jawa Barat atas permohonan yang dilayangkan oleh Idris pada 10 Agustus 2021.
Permohonan rekonsiliasi data ini dilayangkan Idris menyusul serangkaian perbedaan data antara Pemkot Depok dengan Kementerian Kesehatan sejak 2020 yang menuai sorotan.
Baca juga: Senja Kala Bioskop di Tengah Pandemi, Dulu Dikejar Kini Banyak Sineas Menghindar
Pemprov Jawa Barat dan Pemerintah Pusat pernah mengumumkan data kasus Covid-19 yang lebih kecil daripada yang dilaporkan Pemerintah Kota Depok.
Belakangan, terjadi hal sebaliknya, seperti saat juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, menyebut kasus aktif Covid-19 di Depok terbanyak se-Indonesia pada Kamis (5/8/2021).
Wiku bilang, saat itu kasus aktif Covid-19 di Depok sebanyak 27.389 pasien.
Pernyataan Wiku langsung dibantah oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, karena data pada hari yang sama dengan pengumuman Wiku, jumlah kasus aktif Covid-19 di Depok tercatat "hanya" tersisa 9.519 pasien.
"Kondisi ini (kesenjangan data) sudah saya sampaikan berkali-kali kepada Satgas Pusat, bahkan dari tahun 2020," ujar Dadang kepada Kompas.com pada Jumat (6/8/2021).
Kesenjangan data ini membuat pengambilan kebijakan jadi bermasalah karena tak sesuai keadaan nyata di lapangan.
"Ini menjadi masalah utama dalam penanganan Covid-19 di Indonesia, padahal data adalah basis utama kebijakan dan dijadikan input perhitungan zona risiko daerah. Bagaimana zona risiko daerah bisa valid hasilnya, jika diambil dari basis data yang salah," jelasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.