Pemilik Kafe di Kampung Bayam Akui Punya Bukti Bakal Dapat Ganti Rugi dari Jakpro

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu pemilik kafe di Kampung Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Udin (26), mengaku memiliki surat yang membuktikan dirinya berhak mendapatkan uang ganti rugi dari pihak Jakpro atas penggusuran yang dia alami.

Bukti tersebut berupa surat yang berisi daftar luas bangunan 26 kafe lengkap dengan jumlah nominal ganti rugi bangunan yang akan dia terima.

Menurut Udin, surat itu dikeluarkan oleh PT Jakpro pada tahun 2020 lalu.

Baca juga: Bangunan Liar di Kampung Bayam, Dibongkar Satpol PP dan Bantahan Jakpro soal Uang Ganti Rugi

"Terus kalau Jakpro enggak merasa menjanjikan ganti rugi, terus darimana kita dapat data ini. Kita enggak mungkin bikin sendiri, enggak ngerti yang gini-ginian," kata Udin di lokasi, Jumat (27/8/2021).

"Kita juga manusia, orang kecil. Jangan mentang-mentang mereka orang besar memperlakukan kita begini," sambungnya.

Dalam daftar tersebut, ada 26 kafe yang mendapat uang ganti rugi dengan nominal berbeda sesuai luas bangunan.

Baca juga: Alasan Jakpro Tak Beri Ganti Rugi 26 Kafe di Kampung Bayam: Jadi Tempat Prostitusi

"Macam-macam sih (nominal ganti rugi), kita Rp 47 juta," ujar Udin.

Udin pun mangaku akan meninggalkan kawasan Kampung Bayam apabila dana tersebut sudah diberikan.

Sementara itu, Kepala Divisi Corsec Jakpro Nadia Diposanjoy mengatakan, 26 pemilik kafe di Kampung Bayam tidak masuk dalam daftar penerima dana ganti rugi, atau yang disebut program resettlement action plan (RAP).

Dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Jumat (27/8/2021), Nadia mengatakan bahwa para pemilik kafe tersebut bukanlah warga asli Kampung Bayam.

"Keputusan tidak memasukan 26 kafe ke dalam RAP Kampung Bayam ini sangat tepat dan akuntabel. Pasalnya, para pemilik kafe bukan merupakan warga Kampung Bayam," kata Nadia.

"Para pemilik kafe bukan bagian dari komunitas warga Kampung Bayam. Jika mereka mendapatkan kompensasi, justru Jakpro yang melanggar Undang-undang," sambungnya.

Baca juga: Jakpro Bantah Ada Perjanjian Ganti Rugi dengan Pemilik Bangunan Liar di Kampung Bayam

Nadia kemudian menjelaskan alasan Jakpro tidak memasukan 26 kafe ke dalam program RAP .

"Sebab, praktik usahanya ilegal serta tergolong bidang usaha yang dilarang oleh Pemerintah karena terindikasi oleh aparatur kewilayahan setempat kafe-kafe tersebut menjual minuman keras hingga adanya praktek prostitusi," tutur Nadia.

"Hal ini sangat kontraproduktif karena hadirnya kafe-kafe ini lebih banyak menimbulkan mudharat dibanding manfaat bagi warga Kampung Bayam. Seiring berjalannya waktu, kafe-kafe tersebut menuntut juga ganti untung kepada Jakpro," sambungnya.