Nonton di Bioskop, Kini Pengunjung Harus Skrining dengan PeduliLindungi

JAKARTA,KOMPAS.com - Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) bersiap membuka kembali bioskop.

Ketua GPBSI Djonny Syafruddin mengatakan, para pengusaha bioskop sedang mempersiapkan pembukaan bioskop selama lima hari penuh.

"Itu lima hari, lima malam kami kerjakan untuk seluruh Indonesia dan sudah jalan," ujar Djonny saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/9/2021).

Baca juga: Kapan Bioskop Jakarta Dibuka Kembali?

Djonny berujar, pihaknya telah mempersiapkan semuanya hingga film yang akan diputar di bioskop sudah di distribusikan ke pengelola bioskop.

"Film juga sudah dikirim ke seluruh Indonesia," ungkapnya.

Djonny mengatakan, pada pembukaan bioskop kali ini pengunjung diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai salah satu alat skrining kesehatan.

"Kalau bioskop tambah aplikasi PeduliLindungi. Harus itu, syarat sangat penting, untuk bangku 1 isi, 1 kosong bangkunya, enggak ada yang berubah, dan (hanya) tambah PeduliLindungi saja," ujar dia.

Baca juga: Syarat Masuk Bioskop di Jakarta Selama PPKM Level 3

Untuk diketahui, pemerintah pusat telah mengizinkan bioskop kembali beroperasi mulai hari ini, Selasa (14/9/2021). Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Coronavirus Disease 19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Dalam instruksi tersebut bioskop diizinkan buka di wilayah dengan penerapan PPKM level 3 dan 2. Bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan:

- Pengunjung wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.

- Kapasitas maksimal 50 persen dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk.

- Pengunjung usia di bawah 12 tahun dilarang masuk.

- Dilarang makan dan minum atau menjual makanan dan minuman dalam área bioskop.

- Mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan.