Gerebek Lumpur Jadi Program Prioritas Pengendalian Banjir Pemprov DKI, Komisi D: Cuma Cari Sensasi!

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengaku kesal karena Pemprov DKI Jakarta menetapkan gerebek lumpur sebagai program prioritas penanganan banjir Jakarta.

"Iya, kalau bicara gerebek lumpur saya katakan cuma mencari sensasi saja ini," kata Ida saat dihubungi melalui telepon, Kamis (7/10/2021).

Politikus PDI-Perjuangan ini mengatakan, program gerebek lumpur tidak perlu menjadi program prioritas karena merupakan program rutin untuk pemeliharaan saluran air.

Baca juga: Kilas Balik Penggusuran Bukit Duri dan Realisasi Janji Anies Bangun Kampung Susun untuk Warga

Dia heran mengapa Pemprov DKI Jakarta dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) menetapkan program itu sebagai program prioritas dan dimulai Maret 2021.

Padahal menurut Ida, pemeliharaan sungai dan kali di Jakarta bisa dilakukan sejak Januari 2021.

"Ya dimulai saja untuk pengambilan lumpur itu mulai Januari. Kan itu bisa dilakukan, karena itu kan pekerjaan rutin yang bisa dilakukan," ujar dia.

Dia juga makin kesal karena mendapat laporan program gerebek lumpur sebagai bentuk seremonial belaka.

Setelah ditinjau oleh para pejabat, petugas pengerukan lumpur tidak melanjutkan kembali pekerjaan yang seharusnya dituntaskan.

Baca juga: Anies Beri Nama Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung, Ini Alasannya

"Kemarin ada keluhan dari anggota Komisi D, bahwa gerebek lumpur ini seremonial saja. Setelah pejabatnya pergi, anak buahnya bubar semua tidak ada yang melanjutkan pekerjaan itu. Ini yang menurut saya tidak efektif," tutur Ida.

Dia menyayangkan program yang semestinya lebih penting seperti normalisasi justru diabaikan dan lebih berfokus pada pengerukan saja.

Dia merasa malu, karena program normalisasi dipegang oleh Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat.

Namun kendala yang terjadi adalah Pemprov DKI yang tidak kunjung membebaskan lahan untuk normalisasi di bantaran sungai Ciliwung.

"Sekarang ini kan enggak jalan-jalan normalisasi, (Kementerian) PUPR sudah uber-uber terus kapan kita bisa memulai pekerjaan," ucap Ida.