Ini Duduk Perkara Sengketa Lahan di Karet Tengsin yang Bikin 50 Keluarga Tergusur

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggusur sedikitnya 50 keluarga yang tinggal di Jalan Mutiara RT 07 RW 04, Kelurahan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Mereka akan dipindahkan ke rumah susun karena tanah seluas 4.695 meter persegi yang mereka tempati merupakan milik Pemprov DKI berdasarkan putusan pengadilan.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Reza Pahlevi mengungkap awal mula konflik lahan yang sudah terjadi sejak tahun 1980-an.

Baca juga: Digusur Pemprov DKI, 40 Keluarga di Karet Tengsin Akan Dipindahkan ke Rusun

Saat itu, Dinas Perumahan dan Pemukiman DKI Jakarta membeli tanah dari sang pemilik. Saat itu bentuknya masih lahan kosong.

"Tetapi sayang ketika mereka beli itu tidak melakukan pengamanan dalam bentuk pemagaran. Tanah itu satu per satu muncul bangunan," kata Reza saat dihubungi, Senin (11/10/2021).

Ternyata ahli waris dari pemilik tanah sebelumnya yang mendirikan bangunan-bangunan tersebut. Bahkan mereka juga menyewakan lahan itu kepada warga lain hingga akhirnya saat ini ada 50 keluarga yang tinggal disana.

Baca juga: Sudah Menetap Puluhan Tahun, 50 Keluarga di Karet Tengsin Akan Digusur dan Dipindahkan ke Rusun

"Kami Pemprov DKI selaku pemilik berusaha untuk meyakinkan tanah itu sudah dijual. Buktinya ada. Kan kita beli dari bapaknya dulu. Tapi ahli waris bersikeras juga. Mungkin karena karena harganya saat ini sudah luar biasa," kata Reza.

Akhirnya kasus sengketa lahan ini pun dibawa ke jalur hukum. Proses pengadilan ini berjalan hingga ke tingkat Mahkamah Agung. Pada 2019 lalu, Pemprov DKI dinyatakan sebagai pemilik sah tanah tersebut.

"Sebagai tindak lanjut atas putusan tersebut, saya meminta untuk ditegakkan aturan main ini. Aset ini akan kami ambil karena kami ingin optimalisasi, kami gunakan," katanya.

Baca juga: Tak Mau Digusur, Warga Karet Tengsin: Saya Sudah Sepuh, Jangan Disuruh ke Rusun...

Ia menyebut, lahan tersebut akan dimanfaatkan sebagai gedung kantor. Oleh karena itu, para penghuni lahan tersebut akan segera digusur dan dipindahkan ke rusun. Saat ini proses relokasi masih dalam tahap sosialisasi.

BPAD DKI Jakarta telah memasang plang yang menandakan tanah itu adalah aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di plang tersebut juga tertulis 'Barang siapa merusak/memasuki/memanfaatkan tanah tanpa izin, diancam hukuman penjara/denda sesuai Pasal 167 jo. 385 jo. 389 jo.551 KUHP'.

"Ahli waris saat masang plang kita undang. Sampai saat ini saya belum dengar ada keberatan dari ahli warisnya," kata dia.