Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konsep Integrasi Transportasi di Jakarta Dinilai Keliru, Ini Alasannya

Kompas.com - 11/10/2021, 18:41 WIB
Mita Amalia Hapsari,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, sistem integrasi transportasi di Jakarta belum sesuai prinsip.

Prinsip integrasi, menurut Agus, yakni setiap moda transportasi terkoneksi satu sama lain.

"Kalau di transportasi, sistem integrasi transportasi prinsipnya terkoneksi. Jadi orang tidak boleh berpindah lebih dari tiga kali moda, mereka juga tidak boleh berjalan lebih dari 500 meter, itu baru interkoneksi transportasi yang bisa disebut baik," jelas Agus kepada Kompas.com, Senin (11/10/2021).

Baca juga: Resmikan Integrasi Transportasi Jabodetabek, Anies: Bukti Kolaborasi Dikerjakan Serius dan Tuntas

Sementara itu, kata Agus, muncul konsep lain dalam sistem integrasi transportasi di Jakarta, yakni menggabungkan perusahaan-perusahaan di bidang transportasi.

"Bahkan muncul fenomena baru, yakni integrasi itu menyatukan semua perusahaan transportasi di bawah satu komando Pemprov DKI. Itu kurang benar," kata dia.

Ia menyoroti kemunculan perusahaan patungan yang dibentuk awal 2020, yakni PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ).

Baca juga: Bangun Jembatan Penyeberangan Multiguna Dukuh Atas, PT MITJ Pastikan Tak Pakai APBN dan APBD

MITJ merupakan perusahaan patungan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat BUMD PT MRT Jakarta (Perseroda) dan pemerintah pusat lewat BUMN PT KAI (Persero).

"Konsep merger perusahaan itu tidak tepat karena akan banyak menabrak banyak sekali aturan," kata dia.

Agus menyebutkan, keputusan menggabungkan perusahaan setidaknya akan memengaruhi banyak regulasi yang ada.

"Sebab, misalkan pada kereta rel listrik (KRL) yang operasionalnya melewati tujuh pemerintah daerah, sementara (kendali) mau diambil DKI, lantas daerah lain bagaimana. Nanti biasanya kalau sudah begini akan keluar perpres," kata dia.

Baca juga: Penataan Stasiun Sudirman Tak Pakai Uang Negara

Selain itu, ia juga menyoroti sumber daya manusia di perusahan-perusahaan yang digabungkan. Sebab, perusahan-perusahaan tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda.

"Misalkan, ada karyawan yang tadinya karyawan BUMN, apakah mau pindah menjadi karyawan anak perusahaan? Apakah sumber daya manusianya nyaman?" ujar dia.

Agus menegaskan, menciptakan integrasi transportasi di suatu kota pada prinsipnya itu sederhana.

"Hanya menjadi sulit karena ada banyak kepentingan. Jika ingin mudah, kepentingan itu disatukan dahulu," tegas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Megapolitan
Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Megapolitan
Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Megapolitan
Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Megapolitan
Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan "Food Estate" di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Megapolitan
'Update' Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

"Update" Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

Megapolitan
Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Megapolitan
Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Megapolitan
Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Megapolitan
Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian 'THR Lebaran' untuk Warga Terdampak Bencana

Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian "THR Lebaran" untuk Warga Terdampak Bencana

Megapolitan
Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com