LBH Jakarta Sebut Pemprov DKI Masih Setengah Hati Tangani Pandemi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyoroti kinerja Pemprov DKI Jakarta yang dinilai setengah hati mengatasi pandemi Covid-19.

"Penanganan pandemi yang masih setengah hati," ujar pengacara LBH Jakarta Jeanny Silvia Sari Sirait saat hendak menyerahkan 10 catatan rapor merah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (18/10/2021).

Jeanny mengatakan, DKI Jakarta sebagai episentrum nasional penyebaran Covid-19 diperlukan penanganan yang tepat guna dan tepat sasaran.

Namun capaian tracing, testing, dan treatment (3T) di DKI Jakarta masih rendah di masa krisis.

"Pelaksanaan vaksinasi untuk kelompok prioritas juga lambat, dan justru ditemukan banyak penyelewengan booster vaksin untuk pihak tidak berhak," tutur Jeanny.

Baca juga: LBH Jakarta: Anies Pakai Pergub yang Dibuat Ahok untuk Legalkan Penggusuran

Dia juga menyebut, Pemprov DKI cenderung nekat melakukan pelonggaran yang dinilai terlalu dini.

Misalnya pembukaan mal Agustus 2021 dan juga pembukaan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas pada akhir Agustus 2021.

"Pelaksanaan PTM terbatas yang dilakukan terburu-buru tanpa syarat selesainya vaksinasi dan positivity rate Jakarta masih di atas 5 persen," kata Jeanny.

Kenekatan Pemprov DKI, kata Jeanny, memperburuk kinerja pengawasan di sektor pengawasan fasilitas kesehatan, ketenagakerjaan dan pendidikan yang terbukti banyaknya pengaduan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti.

"Di situasi kedaruratan kesehatan ini, Pemprov DKI belum memprioritaskan aspek kesehatan masyarakat ketimbang pertumbuhan ekonomi," kata Jeanny.