Sempat Tak Kebagian Kuota Uji Emisi di Dinas LH Jakarta, Pengendara Marah-marah

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pengendara protes karena sempat tidak mendapatkan kuota uji emisi kendaraan di Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur, membeludak pada Kamis (4/11/2021).

Salah satu pengendara, Dandi, marah-marah karena sempat tidak mendapatkan antrean. Ia datang pukul 10.00 WIB dari Bekasi.

"Saya sudah jauh-jauh, sudah macet-macet, habis," kata Dandi dalam video yang diterima Kompas.com, Kamis.

"Saya dari Bekasi, dari Monas muter. Maunya saya pemerintah juga harus ngerti juga dong kalau mau nerapin peraturan. Kita udah capek-capek kayak gini," ujar Dandi.

Baca juga: Warga Antre sejak Subuh, Kuota Uji Emisi Gratis di Dinas LH Jakarta Penuh Pukul 08.00 WIB

Ari juga mengatakan bahwa sempat ada protes dari sejumlah pengendara. Ia datang pukul 09.00 WIB dari Makasar, Jakarta Timur.

Ari sempat memutuskan pulang. Namun, ia kembali mengantre setelah salah satu petugas keamanan memperbolehkan kendaraan-kendaraan masuk.

"Banyak orang-orang pada protes kenapa habis. Sementara di lamannya itu ditulis dari pukul 08.00 sampai 14.00 WIB itu ditulis tidak ada kuota," ujar Ari di lokasi.

Namun, pihak Dinas Lingkungan Hidup kemudian memperbolehkan kendaraan-kendaraan untuk masuk.

Kepala Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan DLH DKI Tiyana Broto Adi mengatakan, meski kuota penuh, pihaknya akan tetap membuka pelayanan hingga pukul 14.00 WIB.

"Kita nanti sampai pukul 14.00 WIB kita tutup," kata Tiyana.

Baca juga: Syarat Lulus Uji Emisi Mobil dan Sepeda Motor di Jakarta

Pemprov DKI Jakarta awalnya mengumumkan akan menerapkan sanksi tilang bagi kendaraan bermotor yang tidak lulus uji emisi mulai 13 November 2021.

Kala itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, sebelum sanksi tilang diberlakukan, Pemprov DKI Jakarta menyosialisasikan kebijakan ini sampai 12 November 2021.

Penerapan sanksi tilang mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 286 undang-undang tersebut, sanksi denda untuk sepeda motor maksimal Rp 250.000, sedangkan mobil didenda maksimal Rp 500.000.

Sepekan setelah diumumkan penerapan sanksi tilang, Polda Metro Jaya menyebut kendaraan yang belum melakukan atau tidak lulus uji emisi tidak langsung ditilang saat pemberlakuan sanksi mulai 13 November 2021.