Politikus PDI-P: KPK Selidiki Formula E Bukti Interpelasi Masuk Akal

JAKARTA, KOMPAS.com – Politikus PDI-P Prasetio Edi Marsudi menganggap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki penyelenggaraan Formula E 2022 sebagai bukti bahwa upaya interpelasi yang sempat diajukan terhadap Pemprov DKI Jakarta beralasan.

“Penyelidikan yang dilakukan KPK terhadap penyelenggaraan Formula E ini menguatkan bahwa niat kami di DPRD menggulirkan hak interpelasi sungguh-sungguh untuk kepentingan publik. Bukan kepentingan politik," ucap Prasetio dalam keterangannya kepada wartawan pada Jumat (5/11/2021) malam.

Sebagai informasi, hanya dua fraksi di DPRD DKI Jakarta yang setuju dengan upaya interpelasi terhadap Pemprov DKI terkait Formula E 2022.

Dua fraksi itu adalah PDI-P dan PSI, dua partai yang sejak awal getol mengambil sikap berseberangan dengan rencana Pemprov DKI menghelat balap mobil listrik itu.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Dukung KPK Lakukan Penyelidikan Penyelenggaraan Formula E

Akan tetapi, interpelasi belum kunjung terlaksana sampai saat ini karena rapat tak kunjung memenuhi kuorum, imbas absennya anggota dewan dari fraksi lain yang menolak interpelasi.

Menurut Prasetio, uang yang sudah disetor untuk penyelenggaraan Formula E harus dipertanggungjawabkan oleh Pemprov DKI, karena uang tersebut merupakan uang rakyat Jakarta.

“Saya mendukung langkah KPK melakukan penyelidikan pada dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di Jakarta," kata Prasetio yang juga menjabat Ketua DPRD DKI Jakarta selama 2 periode ini.

Baca juga: Jakpro Nyatakan Siap Kooperatif Penuhi Permintaan Keterangan KPK Terkait Formula E

Sebelumnya, KPK sedang melakukan permintaan keterangan terkait penyelenggaraan Formula E DKI Jakarta.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, permintaan keterangan berkaitan dengan tindak lanjut informasi yang disampaikan masyarakat mengenai penyelenggaraan balap mobil listrik tersebut.

"Betul, KPK sedang meminta permintaan keterangan dan klarifikasi kepada beberapa pihak guna mengumpulkan bahan data dan keterangan ataupun informasi yang diperlukan oleh tim penyelidik," tutur Ali, Kamis (4/11/2021).

Karena proses awal pengumpulan bahan keterangan, materi penyelidikan yang didapat KPK tidak bisa disampaikan untuk publik.