Pemprov DKI Serahkan Dokumen Formula E ke KPK, Anggota DPRD: Bukan Iktikad Baik untuk Transparansi Data

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai tidak ada iktikad baik dari Pemprov DKI untuk membuka pengelolaan keuangan penyelenggaraan Formula E secara transparan.

Menurut Gilbert, langkah Pemprov DKI yang menyerahkan dokumen penyelenggaraan Formula E ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya sebuah keterpaksaan.

"Saya kira saya meragukan ada iktikad baik karena kemarin kita mengajukan interpelasi pun yang dilakukan malah makan malam. Kita minta data pendukung, tapi tidak bisa diberikan," kata Gilbert dalam tayangan Kompas TV, Selasa (9/11/2021).

Baca juga: Anggota DPRD: Anies Pinjam Rp 180 Miliar ke Bank DKI untuk Formula E Langgar Aturan

Politikus PDI-P itu menilai Pemprov DKI seharusnya memberikan dokumen penyelenggaraan Formula E kepada DPRD DKI Jakarta.

Namun, Pemprov DKI tidak pernah memberikan dokumen tersebut meski sudah diminta berkali-kali.

"Harusnya ke rakyat iktikad baiknya, dalam hal ini DPRD DKI. Kalau transparansi, seharusnya waktu kita minta MoU yang baru, diberikan. Minta kuitansi pembayaran, diberikan," ungkap Gilbert.

Anggota Komisi B DPRD DKI ini berharap KPK bisa bertindak proporsional apabila ditemukan pelanggaran pada penyelenggaraan Formula E.

"Saya kira KPK harus bertindak proporsional dalam arti jangan hanya pelaksana yang ditanya, tapi juga pengambil kebijakan," tutur Gilbert.

Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta resmi menyerahkan dokumen terkait penyelenggaraan Formula E setebal 600 halaman ke KPK, Selasa (9/11/2021).

Baca juga: Anggaran Formula E Diketok 2 Minggu Sebelum DPRD 2019-2024 Dilantik

Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemprov DKI Adnan Pandu Pradja mengeklaim penyerahan dokumen tersebut merupakan sikap transparansi dan keterbukaan dari Pemprov DKI.

"Sikap transparan dan terbuka ini perlu kita dukung," kata Adnan, Selasa.