Formappi Duga Usulan Dana Dapil DPRD DKI demi Pundi-pundi Jelang Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menduga, usulan penambahan dana dapil (daerah pmilihan) oleh DPRD DKI Jakarta merupakan strategi untuk menyiapkan pundi-pundi pencalonan anggota pada Pemilu 2024.

"Dengan tambahan tunjangan, anggota DPRD DKI bisa mulai bekerja untuk pencalonan mereka di pemilu yang akan datang," kata Lucius, Senin (15/11/2021) malam.

Lucius menyebutkan, selama ini banyak tunjangan yang diperuntukkan bagi kegiatan anggota DPRD di dapil.

Baca juga: DPRD DKI Minta Tambahan Dana Dapil Miliaran Rupiah, Formappi: Ujung-ujungnya Masuk Kantong Pribadi

"Mestinya tak ada warga DKI yang merasa tak terwakili oleh DPRD DKI," ujar Lucius.

Lucius menambahkan, usulan penambahan dana dapil hanyalah cara DPRD DKI untuk meningkatkan pendapatan mereka.

"Ini salah satu contoh kreativitas DPRD DKI menyiasati tunjangan yang masih dianggap kurang oleh anggota selama ini," ujar Lucius.

DPRD DKI mengusulkan penambahan dana dapil dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022.

Dana dapil yang akan diterima setiap anggota DPRD DKI ini nantinya digunakan untuk kegiatan kunjungan kerja ke lapangan dan bertemu masyarakat.

Anggota Komisi A DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan, kegiatan terjun ke masyarakat dilakukan untuk memetakan persoalan di masyarakat. Menurut Gembong, kegiatan ini muncul karena kegiatan reses yang juga merupakan kunjungan kerja ke masyarakat dianggap masih kurang.

“Melalui kunjungan dapil, kami koordinasi dengan dinas soal bagaimana mengatasi persoalan yang ada,” ujar Gembong, Jumat lalu.

Gembong mengatakan, kunjungan perlu dilakukan sebulan sekali agar ada kedekatan antara wakil rakyat dan rakyatnya.

Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan DPRD DKI Jakarta, Augustinus mengatakan, anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan kunjungan selama 2022 yaitu Rp 49 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan oleh 106 anggota DPRD.

Dengan demikian, setiap anggota Dewan akan mendapatkan dana kunjungan sebesar Rp 38,4 juta untuk satu hari kunjungan setiap bulan.

"Kurang lebih Rp 35-40 juta sebulannya. Jadi sebulan Rp 4 miliar untuk 106 anggota Dewan," tutur Augustinus.