Mayoritas Anggota Dewan Desak Pemprov DKI Evaluasi Program Sumur Resapan

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas partai di DPRD DKI Jakarta mendesak program pembangunan sumur resapan yang dilakukan oleh Pemprov DKI dievaluasi besar-besaran.

Terlebih lagi, pada 2022 nanti, pembangunan sumur resapan sementara dianggarkan dengan nominal sedikitnya Rp 120 miliar.

Total, 6 dari 10 partai di Kebon Sirih menyoroti program tersebut, yakni PDI-P, PSI, Nasdem, Golkar, dan PKB-PPP.

Secara perolehan kursi, 6 partai itu mewakili 62 dari 106 kursi atau 58,5 persen dari keseluruhan kursi di parlemen.

Baca juga: Lokasi Sumur Resapan Dinilai Buat Bingung Masyarakat, Komisi D DPRD DKI Ancam Hapus Anggaran

Desakan-desakan itu disampaikan oleh masing-masing perwakilan fraksi ketika membacakan pandangan umum fraksi soal RAPBD 2022 pada rapat paripurna, Selasa (16/11/2021).

Berikut pandangan setiap fraksi yang menyoroti program itu:

1. PDI-P

Berikut pernyataan perwakilan Fraksi PDI-P:

"Kami mencatat bahwa Pemerintah Provinsi menganggarkan sebesar Rp 1.202.280.523.138 untuk program normalisasi atau restorasi sungai.

Walaupun terlambat karena selama 4 tahun terakhir, Pemerintah Provinsi tidak melakukan sedikit pun normalisasi, kami mendorong agar anggaran ini bisa ditingkatkan pada tahun 2022 ini.

Program-program yang tidak jelas seperti sumur resapan kami rekomendasikan untuk dihapus dan anggarannya dilimpahkan untuk normalisasi sungai."

Baca juga: Anggaran Sumur Resapan Terancam Dicoret DPRD, Ini Komentar Wagub DKI

2. PSI

Kritik yang disampaikan Fraksi PSI dalam rapat paripurna:

"PSI memberikan kritik terhadap pengadaan sumur resapan yang diusulkan oleh Dinas Sumber Daya Air di KUA-PPAS 2022 dengan anggaran sangat besar, yaitu sekitar Rp 361 miliar.

Terlebih, anggaran ini hampir sama besarnya dengan anggaran di 2021, yaitu sebesar Rp 411,43 miliar.

Sayangnya, kami melihat bahwa dengan anggaran ratusan miliar tersebut, pembangunan sumur resapan ini masih kurang efektif dalam mengatasi banjir daripada upaya pengendalian banjir Iainnya seperti normalisasi sungai.

Seperti kita ketahui bersama, banjir di beberapa lokasi di Jakarta disebabkan ketidakmampuan sungai dan saluran air dalam menampung debit air yang tinggi.