Kini Ramai Disorot, Bagaimana Kelanjutan Program Sumur Resapan di Jakarta Tahun 2022?

JAKARTA, KOMPAS.com - Program drainase vertikal, khususnya sumur resapan, yang coba digalakkan Pemprov DKI Jakarta terus memperoleh sorotan publik.

Pemprov DKI Jakarta berupaya meyakini efektivitas sumur resapan dalam mengurangi genangan, DPRD DKI justru menyatakan sebaliknya.

Komisi D DPRD DKI Jakarta, yang bermitra kerja dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA), bahkan tak segan mengancam akan menghapus usulan anggaran sumur resapan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022.

"Mau dikurangi atau dihapus saya setuju saja," ujar Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, kepada Kompas.com, Senin (15/11/2021).

Baca juga: Khawatir Buat Warga Celaka, 20 Sumur Resapan di Cilandak Akan Dibenahi

Sejauh ini, usulan anggaran pembangunan sumur resapan sudah disepakati sebesar Rp 120 miliar. Jumlah ini masih mungkin berubah selama rapat RAPBD 2022 yang saat ini sedang berlangsung.

Ida menganggap, sumur resapan yang saat ini dibangun kurang memberikan manfaat dalam pengendalian banjir. Sementara itu, untuk tahun depan, Pemprov DKI telah mengusulkan dana pembangunan sumur resapan sedikitnya Rp 120 miliar.

"Saya minta dievaluasilah. Saya berharap SDA mengevaluasi yang baru dibangun dan betul-betul di titik yang tepat tidak, jangan membuat masyarakat terheran-heran," kata politikus PDI-P itu.

Wakil gubernur

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, berulang kali mengklaim bahwa sumur resapan sejauh ini cukup efektif, meskipun tak pernah membeberkan secara detail sejauh mana efektivitasnya.

Namun, saat ditanya soal rencana dihapusnya anggaran sumur resapan, Riza tak memberikan perlawanan berarti. Ia justru terkesan melunak.

"Terkait efektivitas program pengendalian banjir, pencegahan itu kan banyak sekali, tidak hanya sumur resapan tapi ada juga gerebek lumpur, pengerukan, pompa, polder, pembuatan, waduk, normalisasi dan naturalisasi, pembuatan tanggul dan sebagainya," kata Riza selepas Rapat Paripurna di DPRD DKI, Selasa lalu.

Tangkapan Layar Facebook Tangkapan layar sumur resapan yang dibangun di sekat tiang jalan layang di Jakarta.

"Sumur resapan hanya sebagian dari program-program yang ada dan banyak. Kami akan melihat sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran sumur resapan yang kami rasakan dalam dua tahun terakhir," tambahnya.

Riza kemudian mempersilakan semua pihak mengkritik kerja-kerja Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini pembangunan sumur resapan.

"Mudah-mudahan ke depan pelaksanaannya lebih baik lagi. Tentu semua program yang direncanakan dilaksanakan dengan baik dan terus kami lakukan evaluasi," ujar dia.

Disoroti mayoritas anggota Dewan

Mayoritas partai di DPRD DKI Jakarta juga mendesak program itu dievaluasi besar-besaran. Total, 6 dari 10 partai di Kebon Sirih menyoroti program tersebut, yakni PDI-P, PSI, Nasdem, Golkar, dan PKB-PPP. Secara perolehan kursi, enam partai itu mewakili 62 dari 106 kursi atau 58,5 persen dari keseluruhan kursi di parlemen.

Desakan-desakan itu disampaikan oleh masing-masing perwakilan fraksi ketika membacakan pandangan umum fraksi soal RAPBD 2022 pada Rapat Paripurna, Selasa (16/11/2021).