Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akhir Tahun Ini, 3.000 Warga Prasejahtera di Depok Dijadwalkan Terima Bansos Pangan

Kompas.com - 17/11/2021, 19:08 WIB
Wahyu Adityo Prodjo,
Nursita Sari

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Sekitar 3.000 warga prasejahtera di Depok dijadwalkan menerima bantuan sosial (bansos) pangan pada akhir tahun ini.

Bansos pangan merupakan salah satu dari tujuh manfaat penerima Kartu Depok Sejahtera (KDS).

Kepala Dinas Sosial Kota Depok Asloe'ah Madjri mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyusun petunjuk teknis (juknis) penyaluran bansos tersebut.

“Bansos pangan ini berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Depok. Dalam penyalurannya harus dikelola secara benar dengan aturan, sehingga nantinya tepat sasaran," ujar Madjri dalam keterangannya, Rabu (17/11/2021).

Baca juga: Serba-serbi Kartu Depok Sejahtera, Janji Kampanye Idris-Imam yang Baru Terwujud

Ia mengatakan, penerima bansos pangan berasal dari data terpadu kesejahteran sosial (DTKS).

Namun, penerima bansos pangan hanya warga yang belum mendapatkan bansos dari pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Barat.

Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kota Depok Tri Redjeki Handayani menambahkan, bansos pangan KDS ini hampir sama beperti bantuan pangan non-tunai (BPNT).

Sejumlah dana akan disiapkan untuk dibelanjakan kebutuhan pokok.

“Desember 2021 akan segera direalisasikan. Saat ini tahapannya sedang merancang juknis acuan pelaksanaan hingga evaluasi. Harapan kami dapat berjalan lancar agar tujuan dalam penanggulangan kemisikinan dapat terwujud,” kata Tri.

Baca juga: Idris Sebut Banjir di Depok Kiriman dari Kabupaten Bogor, Babai: Bukan Jawaban Pemimpin

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok resmi meluncurkan Kartu Depok Sejahtera (KDS), kartu untuk mengakses sejumlah layanan bantuan sosial bagi warga prasejahtera di Kota Depok.

"KDS akan distribusikan dalam dua jenis, yakni ATM berbasis kartu keluarga dan ATM bagi siswa didik kurang mampu dari SD hingga pendidikan tinggi,” ujar Wali Kota Depok Mohammad Idris dalam keterangan resmi pada Kamis (16/9/2021).

Layanan KDS secara kertas didasarkan pada DTKS Kementerian Sosial.

Baca juga: Ini 7 Layanan yang Didapat dari Kartu Depok Sejahtera

Namun, Idris mengatakan, "Baik yang sudah masuk DTKS maupun yang belum terdaftar di dalamnya akan dibantu untuk diverifikasi sesuai regulasi".

Idris melanjutkan, Pemerintah Kota Depok akan terus memantau penyaluran KDS untuk memastikan setiap bantuan tepat sasaran.

"Melalui KDS, Pemkot Depok berharap dapat mengangkat derajat warga yang kurang mampu, mengentaskan kemiskinan,” ujar Idris.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Polisi: Mayat dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Polisi: Mayat dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Megapolitan
Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Megapolitan
NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Megapolitan
Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

Megapolitan
Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Megapolitan
Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang 'Pelanggannya' di Kali Bekasi

Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang "Pelanggannya" di Kali Bekasi

Megapolitan
Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com