Pemkot Jakbar Verifikasi Data Bansos, ASN Penerima Bantuan Akan Diberi Sanksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Jakarta Barat akan memeriksa ulang data penerima bantuan sosial (bansos) di wilayahnya. Hal ini dilakukan guna memastikan tidak ada aparatur sipil negara (ASN) yang menerima bansos.

Sekretaris Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah mengatakan, jika nantinya ditemukan ASN yang menerima bansos, ASN tersebut akan diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Terkait pelanggaran pegawai, kata Iin, terdapat mekanisme berjenjang dalam menentukan sanksi kepada ASN.

"Kalau kaitan dengan pelanggaran pegawai, itu kan nanti mekanismenya berjenjang, atasan langsung akan memanggil dulu, diperiksa sejauh mana kesalahannya, melanggar pasal berapa dalam undang-undang kepegawaian," jelas Iin saat dikonfirmasi, Jumat (19/11/2021).

Baca juga: Tanggapi Risma Soal ASN di Menteng Dapat Bansos, Pemkot Jakpus: Data Penerima dari Kemensos Sendiri

Kemudian, lanjut Iin, hukuman ditentukan sesuai pemeriksaan dari atasan ASN yang bersangkutan.

"Ada (kesalahan) yang jenis ringan dan sedang. Nanti dilihat dari jenis hukumannya. Kalau bentuk yang paling ringan itu bentuknya adalah teguran," kata dia.

Namun, untuk kesalahan yang masuk kategori berat, kata Iin, akan dilakukan proses pendisiplinan dari Inspektorat.

"Kalau yang mengarah ke penyimpangan lebih besar, itu nanti ada Inspektorat yang akan menindaklanjuti," jelas Iin.

Baca juga: Tanggapi Risma soal Bansos Salah Sasaran, Pemkot Jakpus: Salah Dia, Bukan Kita yang Cari

Namun demikian, Iin menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan toleransi kepada ASN yang menerima bansos.

"Secara syarat tidak boleh ya, tidak bisa seharusnya. Nanti kami bisa selidiki database dari si penerima bansos ini," pungkas dia

Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan verifikasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang menjadi sumber data penerima bantuan sosial.

Dalam proses verifikasi tersebut, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menemukan ada 31.624 ASN dari 34 provinsi yang menerima bansos dari pemerintah.

Baca juga: Risma Tegaskan ASN Tidak Boleh Terima Bansos

Rincian dari jumlah tersebut, ada 28.965 ASN aktif, sisanya diperkirakan merupakan pensiunan.

"Yang aktif itu setelah kami cek di data BKN, mungkin sisanya tuh sudah pensiun, itu 28.965 ASN aktif,” ucap Risma dalam konferensi pers di kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (18/11/2021).

ASN yang menerima bansos tersebut ada yang berprofesi sebagai dosen, tenaga medis, dan lainnya.

Risma juga menyebutkan, ada di antaranya tinggal di DKI Jakarta, yakni wilayah Menteng.

ASN tersebut menerima berbagai macam bansos, seperti bantuan pangan non-tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).