Yang Tersisa Setelah Kenaikan UMP Jakarta 2022 Hanya 0,8 Persen, Pemprov Godok Skala Upah

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 sebesar Rp 4.453.935, naik Rp 37.749 atau sekitar 0,8 persen saja dibandingkan 2021.

Jumlah ini sudah diprakirakan sejak jauh-jauh hari, ketika Kementerian Tenaga Kerja mengumumkan bahwa rata-rata kenaikan UMP secara nasional hanya 1,09 persen.

Kenaikan yang jauh dari signifikan ini akibat perubahan formula penghitungan upah sejak terbitnya Undang-undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya soal pengupahan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

Melalui beleid anyar itu, penghitungan UMP sudah baku.

Baca juga: Kenaikan UMP Jakarta 2022 Rp 37.749 dan Janji Anies soal Biaya Hidup Murah bagi Kaum Buruh

Pintu negosiasi antara pengusaha, pemerintah, dan buruh, seperti yang selama ini dilakukan, otomatis tertutup.

Sebab, dalam menentukan UMP, data-data yang dipakai sebagai dasar penghitungan bersifat tunggal, yakni dari Badan Pusat Statistik sebagai lembaga berwenang.

Pemerintah daerah juga secara praktis kehilangan keleluasaan karena segalanya telah bersifat baku dari aturan yang diteken pemerintah pusat.

"Sesuai situasi kondisi yang ada, adanya regulasi Cipta Kerja yang ada, tentu kami menyesuaikan dengan situasi yang ada," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, soal kenaikan UMP 2022 yang diakuinya tidak memuaskan, Senin (22/11/2021).

Kompensasi lewat skala upah

Kenaikan UMP DKI yang hanya seujung kuku membikin Gubernur Anies mesti cari kompensasi.

Menurut Anies, jika bukan melalui peningkatan pendapatan, kesejahteraan buruh masih dapat diupayakan dengan membantu mereka berhemat.

Kepada kalangan pekerja, Anies menjanjikan tujuh program yang tujuannya untuk menekan pengeluaran buruh.

Ada perluasan jumlah penerima Kartu Pekerja, fasilitas pelatihan dan pendidikan untuk pekerja, juga bantuan agar buruh memperoleh pendapatan sampingan melalui wirausaha.

Baca juga: UMP Jakarta 2022 Cuma Naik Rp 37.749, Wagub DKI Akui Tak Bisa Puaskan Semua Pihak

Di luar itu, Pemprov DKI Jakarta mengaku bakal segera menyusun peraturan gubernur (pergub) terkait skala dan struktur upah.

Skala yang mesti diterapkan perusahaan ini menentukan besaran-besaran upah yang seharusnya diterima oleh pegawai berdasarkan masa baktinya di perusahaan tersebut, sesuatu yang juga jadi sorotan serikat pekerja.

"Bahkan di DKI Jakarta banyak yang memberlakukan UMP lebih dari 1 tahun. Bahkan sampai 5 tahun mereka masih UMP, sudah punya istri, anak, keluarga, upahnya masih UMP," ungkap Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta Winarso, Selasa (10/11/2021).