Ada Program Kampung Sadar Administrasi, Warga Jaksel yang Belum Punya KTP Bisa Datangi Pos RW

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan membentuk kampung sadar administrasi kependudukan (Kamsa) guna melayani masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan.

Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin mengatakan, semua pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan diharapkan dapat selesai melalui Kamsa.

"Semua penduduk itu harus terlayani dan mempunyai data baik. Misal anak yang baru lahir memiliki KIA. Lalu yang belum punya KTP juga harus punya KTP-el juga berkaitan status kawin dan sebagainya," kata Munjirin, Senin (27/12/2021).

Proses pelayanan melalui Kamsa itu melibatkan 10 RW yang tersebar pada 10 kecamatan di Jakarta Selatan. Adapun ke-10 RW itu merupakan RW percontohan.

"Target semua pelayanan yang berbau administrasi kependudukan itu harus (selesai) seratus persen. Ini tentunya memerlukan (partisipasi) pengurus-pengurus RW agar warganya semua bisa mendapatkan layanan," kata Munjirin.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan telah memberikan daftar nama warga yang belum memiliki dokumen kependudukan, mulai dari KTP, KK, dan KIA, kepada 10 Ketua RW yang ditunjuk.

"Nanti pak RW tinggal mengecek. Apabila ada warga yang terdata tinggal didatangi lalu informasikan agar mereka bisa datang nanti ke pos RW," kata Budi.

Dengan demikian, kata Budi, warga yang tercatat belum memiliki kelengkapan administrasi kependudukan, seperti KTP, KK, KIA dan lainnya, dapat mencetak kelengkapan tersebut di pos RW.

"Sehingga masyarakat tak perlu lagi datang ke kelurahan, cukup ke pos RW membawa datanya nanti melakukan perekaman KTP, melakukan pembaruan KTP, atau pemutakhiran data lain," kata Budi.

"Kita setiap Sabtu atau jam kerja disepakati akan ngepos di pos RW itu selama 3 bulan sampai masyarakat mencapai cakupan (dokumen kependudukan) seratus persen," tambah Budi.