Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perhimpunan Pendidikan dan Guru: Kami Mohon Pak Anies, Hentikan PTM 100 Persen

Kompas.com - 27/01/2022, 12:56 WIB
Sania Mashabi,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan termasuk kepala daerah sekitar kawasan aglomerasi agar segera hentikan skema pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen.

Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan, hal itu dilakukan demi keselamatan dan kesehatan semua warga sekolah.

"Kami memohon agar Pak Anies mengembalikan kepada skema PTM Terbatas 50 persen," kata Satriwan dalam keterangan tertulis, Kamis (27/1/2022).

Baca juga: PTM 100 Persen di Jakarta Langgar Prokes, Perhimpunan Guru Desak Anies Hentikan Belajar dari Sekolah

P2G mengusulkan agar metode belajar blended learning kembali diterapkan untuk saat ini.

"Dengan metode belajar blended learning, sebagian siswa belajar dari rumah, dan sebagian dari sekolah," ujar Satriwan.

"Metode ini cukup efektif mencegah learning loss sekaligus life loss," lanjut dia.

Satriwan menilai, guru dan siswa di DKI Jakarta sudah berpengalaman menggunakan skema PTM 50 persen dengan metode blended learning atau Learning sebagian siswa belajar di rumah, dan sebagian lagi di sekolah.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak di Tangsel, PTM Masih 100 Persen di Saat WFO Dibatasi 50 Persen

Terlebih, kata dia, para guru dan siswa, rata-rata sudah memiliki gawai pintar bahkan laptop atau komputer, sinyal internet bagus, relatif tak ada kendala dari aspek infrastruktur digital.

"Tentu dengan catatan, ada pendampingan orang tua dari rumah selama anak PJJ (pembelajaran jarak jauh)," ujarnya.

Selain itu, P2G juga mencatat adanya pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi selama pelaksanaan PTM dengan kapasitas 100 persen.

Baca juga: Sekolah di Depok Gelar PTM 100 Persen Besok, Kantin Ditutup dan Istirahat Diperpendek

Pelanggaran itu terjadi mulai dari tidak diterapkannya jarak 1 meter di dalam kelas.

"Jarak 1 meter dalam kelas yang sulit dilakukan karena ruang kelas relatif kecil ketimbang jumlah siswa," ungkapnya.

Kemudian ruang sirkulasi udara tidak ada atau ventilasi udara tidak dibuka karena kelas ber-AC.

Adanya siswa berkerumun dan nongkrong bersama sepulang sekolah serta masih adanya kantin sekolah yang buka secara diam-diam.

Oleh karena itu, P2G mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk mengehentikan skema PTM 100 persen.

Adapun saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menerapkan sistem PTM dengan kapasitas 100 persen. Padahal, sudah ada temuan kasus Covid-19 di 90 sekolah dan menyebabkan penutupan sementara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

NIK-nya Dinonaktifkan karena Tak Lagi Berdomisili di Ibu Kota, Warga: Saya Enggak Tahu Ada Informasi Ini

NIK-nya Dinonaktifkan karena Tak Lagi Berdomisili di Ibu Kota, Warga: Saya Enggak Tahu Ada Informasi Ini

Megapolitan
Remaja yang Dianiaya Mantan Sang Pacar di Koja Alami Memar dan Luka-luka

Remaja yang Dianiaya Mantan Sang Pacar di Koja Alami Memar dan Luka-luka

Megapolitan
Toko 'Outdoor' di Pesanggrahan Dibobol Maling, Total Kerugian Rp 10 Juta

Toko "Outdoor" di Pesanggrahan Dibobol Maling, Total Kerugian Rp 10 Juta

Megapolitan
Dua Begal Motor di Bekasi Terancam Pidana 9 Tahun Penjara

Dua Begal Motor di Bekasi Terancam Pidana 9 Tahun Penjara

Megapolitan
Pakai Pelat Palsu TNI, Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Terancam 6 Tahun Penjara

Pakai Pelat Palsu TNI, Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Terancam 6 Tahun Penjara

Megapolitan
Cerita Warga 'Numpang' KTP DKI, Bandingkan Layanan Kesehatan di Jakarta dan Pinggiran Ibu Kota

Cerita Warga "Numpang" KTP DKI, Bandingkan Layanan Kesehatan di Jakarta dan Pinggiran Ibu Kota

Megapolitan
Gerindra Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Jadi Pendaftar Pertama

Gerindra Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Jadi Pendaftar Pertama

Megapolitan
Heru Budi: Normalisasi Ciliwung Masuk Tahap Pembayaran Pembebasan Lahan

Heru Budi: Normalisasi Ciliwung Masuk Tahap Pembayaran Pembebasan Lahan

Megapolitan
Pengemudi Fortuner Arogan Pakai Pelat Palsu TNI untuk Hindari Ganjil Genap di Tol

Pengemudi Fortuner Arogan Pakai Pelat Palsu TNI untuk Hindari Ganjil Genap di Tol

Megapolitan
Dua Kecamatan di Jaksel Nol Kasus DBD, Dinkes: Berkat PSN dan Pengasapan

Dua Kecamatan di Jaksel Nol Kasus DBD, Dinkes: Berkat PSN dan Pengasapan

Megapolitan
Gerindra Buka Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota Bogor Tanpa Syarat Khusus

Gerindra Buka Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota Bogor Tanpa Syarat Khusus

Megapolitan
Kronologi Remaja Dianiaya Mantan Sang Pacar hingga Luka-luka di Koja

Kronologi Remaja Dianiaya Mantan Sang Pacar hingga Luka-luka di Koja

Megapolitan
Jadi Tukang Ojek Sampan di Pelabuhan Sunda Kelapa, Bakar Bisa Bikin Rumah dan Biayai Sekolah Anak hingga Sarjana

Jadi Tukang Ojek Sampan di Pelabuhan Sunda Kelapa, Bakar Bisa Bikin Rumah dan Biayai Sekolah Anak hingga Sarjana

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Perumnas Klender Naik, Pedagang: Mungkin Belum Masa Panen

Harga Bawang Merah di Pasar Perumnas Klender Naik, Pedagang: Mungkin Belum Masa Panen

Megapolitan
Polisi Tangkap Pembegal Motor Warga yang Sedang Cari Makan Sahur di Bekasi

Polisi Tangkap Pembegal Motor Warga yang Sedang Cari Makan Sahur di Bekasi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com