Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demi Kesehatan Siswa, Tiga Daerah Tak Sejalan dengan SKB 4 Menteri soal PTM

Kompas.com - 03/02/2022, 10:53 WIB
Muhammad Naufal,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Tangerang, Depok dan Bogor, berinisiatif untuk menghentikan pembelajaran tatap muka (PTM) akibat lonjakan kasus Covid-19.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah kembali memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah pertama (SMP) mulai 26 Januari 2022.

Ia mengatakan, kebijakan tersebut diambil lantaran ada peningkatan kasus Covid-19 di wilayahnya.

Keputusan ini bertolakbelakang dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri terkait PTM.

Baca juga: Tangerang, Bogor dan Bekasi Setop PTM, Langgar SKB 4 Menteri demi Keselamatan Siswa

 

Berdasarkan SKB, pemerintah kota atau kabupaten di daerah yang berstatus pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2 dapat menerapkan PTM.

Daerah berstatus PPKM level 1 atau 2 dapat menggelar PTM selama enam jam jika vaksinasi Covid-19 dosis kedua sudah di atas 80 persen dan vaksinasi warga lansia di atas 50 persen dan belajar di sekolah selama 6 jam.

Kemudian, jika vaksinasi Covid-19 dosis kedua baru di atas 50 sampai 80 persen dan vaksinasi warga lansia baru di atas 40 hingga 50 persen, maka PTM boleh digelar dengan kapasitas 50 persen selama 6 jam.

Sedangkan Ketentuan PTM dengan kapasitas 50 persen selama 4 jam berlaku di wilayah yang cakupan vaksinasi dosis kedua dan lansia masih di bawah 50 persen.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangerang Jamaluddin mengakui bahwa penerapan kembali PJJ tak sejalan dengan ketentuan SKB 4 Menteri.

Namun, dia menekankan, kebijakan PJJ diambil karena pemkot mengutamakan kesehatan dan keselamatan siswa saat kasus Covid-19 meningkat.

Baca juga: Setop PTM dan Langgar SKB 4 Menteri, Pemkot Tangerang: Itu Kan Instruksi Presiden

Di sisi lain, ia mengatakan, kebijakan Pemkot Tangerang telah sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo terkait evaluasi pelaksanaan PTM.

"Disuruh evaluasi lagi yang PTM, Itu kan instruksi dari Pak Jokowi, dari Presiden. Bagaimana pun lebih tinggi Pak Presiden dari pada menteri," kata Jamaluddin, saat dihubungi, Rabu (2/2/2022).

Menurut Jamaluddin, setidaknya terdapat empat hingga enam SD serta SMP yang sempat membatalkan PTM karena ada guru dan staf sekolah yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Langkah Pemkot Tangerang kemudian diikuti oleh Bogor dan Bekasi. Meski berstatus PPKM level 2, namun PTM di dua kota tersebut dihentikan sementara.

Pemkot Bogor menghentikan sementara PTM setelah angka penularan kasus Covid-19 meningkat dalam dua pekan terakhir.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembatasan Kendaraan Dianggap Bisa Kurangi Macet Jakarta, Asalkan Transportasi Publik Baik

Pembatasan Kendaraan Dianggap Bisa Kurangi Macet Jakarta, Asalkan Transportasi Publik Baik

Megapolitan
Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Megapolitan
Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Megapolitan
Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Megapolitan
Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Megapolitan
Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Megapolitan
Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Megapolitan
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Megapolitan
Politisi PAN dan Golkar Bogor Bertemu, Persiapkan Koalisi untuk Pilkada 2024

Politisi PAN dan Golkar Bogor Bertemu, Persiapkan Koalisi untuk Pilkada 2024

Megapolitan
Nasib Tiktoker Galihloss Pelesetkan Kalimat Taawuz Berujung Terseret Kasus Penistaan Agama

Nasib Tiktoker Galihloss Pelesetkan Kalimat Taawuz Berujung Terseret Kasus Penistaan Agama

Megapolitan
Teganya Agusmita yang Tinggalkan Kekasihnya Saat Sedang Aborsi di Kelapa Gading, Akhirnya Tewas karena Pendarahan

Teganya Agusmita yang Tinggalkan Kekasihnya Saat Sedang Aborsi di Kelapa Gading, Akhirnya Tewas karena Pendarahan

Megapolitan
Antisipasi Demo saat Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, Warga Diimbau Cari Jalan Alternatif

Antisipasi Demo saat Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, Warga Diimbau Cari Jalan Alternatif

Megapolitan
Pendapatan Meningkat 13 Persen, PT KCI Raup Rp 88 Miliar Selama Periode Lebaran 2024

Pendapatan Meningkat 13 Persen, PT KCI Raup Rp 88 Miliar Selama Periode Lebaran 2024

Megapolitan
Soal Penambahan Lift dan Eskalator di Stasiun Cakung, KCI Koordinasi dengan Kemenhub

Soal Penambahan Lift dan Eskalator di Stasiun Cakung, KCI Koordinasi dengan Kemenhub

Megapolitan
Pengurus PAN Sambangi Kantor Golkar Bogor, Sinyal Pasangan Dedie-Rusli pada Pilkada 2024?

Pengurus PAN Sambangi Kantor Golkar Bogor, Sinyal Pasangan Dedie-Rusli pada Pilkada 2024?

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com