DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, ketidaksesuaian status PPKM di Depok diduga ada keterlambatan pengiriman data yang diterima Kementerian Dalam Negeri.
"Karena ini masalah informasi-informasi dari RS dan kementerian kadang-kadang terlambat atau gimana gitu, mungkin keterlambatan informasi ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri)," kata Idris di Balairung, Hotel Bumi Wiyata, Depok, Kamis (3/2/2022).
Baca juga: Wali Kota: Berdasarkan Data Kemenkes, Harusnya Depok Sudah PPKM Level 4
Idris menerangkan, pihaknya menduga prosesi input data yang dilakukan Mendagri mengalami penghambatan.
Pasalnya, Kemenkes meng-input secara online berdasarkan data tumah sakit yang terdapat di Jabodetabek.
"Kemenkes kan langsung online dari RS yang ada di Jabodetabek khusus langsung ke-input di Kemenkes, nah ini mungkin keterlambatannya input-nya ke kemendagri," ucap Idris.
Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, semestinya saat ini Depok sudah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 berdasarkan asesmen Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Hal itu disampaikan Idris di Kompas TV, Kamis (3/2/2022).
Baca juga: Wali Kota Minta Mendagri Revisi Level PPKM di Depok Jadi Level 4
"Dalam Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri) kemarin kami masih level 2. Tapi, sesuai asesmen Kemenkes per 1 Februari, sebenarnya Depok sudah level 4 bersama kota Bekasi," kata Idris.
Menurut dia, perbedaan penilaian antara Kemendagri dan Kemenkes terkait level PPKM menjadi persoalan bagi daerah.
Sebab, jika memang sudah masuk pada PPKM level 4, semestinya Depok tak lagi diperbolehkan menggelar pembelajaran tatap muka (PTM).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.