Dua Avsec Bandara Soekarno-Hatta Terlibat Pemalsuan Hasil Tes PCR dan Antigen

TANGERANG, KOMPAS.com - Dua tersangka kasus pemalsuan hasil tes PCR dan antigen palsu merupakan petugas Aviation Security (Avsec) Bandara Soekarno-Hatta. Tersangka berinisial MSF dan S itu ditangkap pada Rabu (23/2/2022).

Corporate Communication PT Angkasa Pura Solution (APS) Virjiawan mengonfirmasi keduanya merupakan petugas Avsec.

Diketahui, PT APS merupakan anak perusahaan PT Angkasa Pura II yang menaungi Avsec di Bandara Soekarno-Hatta.

"Kami memang memiliki bisnis Avsec. Nah kami baru mengetahui dari pihak kepolisian bahwa ada oknum kami yang ditangkap," kata Virjiawan, dalam rekaman yang diterima Kompas.com, Jumat (25/2/2022).

Baca juga: 4 Pemalsu Hasil Tes PCR dan Antigen di Bandara Soekarno-Hatta Raup Untung Rp 60 Juta

Virjiawan mengatakan, kedua tersangka itu menjual hasil tes PCR dan antigen palsu di luar jam kerja.

Ia menyayangkan tindakan MSF dan S yang sudah menjual dokumen perjalanan penerbangan palsu.

Menurut Virjiawan, MSF dan S telah dijatuhi sanksi berupa pemutusan hubungan kerja.

"Kami, dari manajemen APS, sudah mengeluarkan dan menonaktifkan oknum tersebut," tuturnya.

Sementara, Virjiawan tidak mengetahui sudah berapa lama MSF dan S bekerja sebagai Avsec di Bandara Soekarno-Hatta.

"Kerja berapa lamanya, kami tidak terlalu mengetahui. Pimpinannya langsung yang bisa menyampaikan," kata dia.

Baca juga: Peran 4 Pemalsu Hasil Tes PCR dan Antigen, Cari Peminat di Bandara Soekarno-Hatta hingga Buat Dokumen

Selain MSF dan S, polisi juga menangkap dua tersangka lain pegawai klinik berinisial AR dan HF yang belum diketahui pekerjaannya.

AR berperan sebagai pembuat hasil tes PCR dan antigen palsu. Sedangkan tiga tersangka lain berperan mencari calon penumpang yang berminat membeli hasil tes palsu.

Mereka menjual hasil tes PCR dan antigen dengan harga Rp 200.000 hingga Rp 300.000. Para tersangka sudah beroperasi selama lima bulan dan meraup untung Rp 60 juta.

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan Pasal 263 serta Pasal 268 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemalsuan surat dan dokumen.