Kuasa Hukum Penggugat: Semoga Kecemasan Warga Berkurang jika Anies Serius Tangani Banjir

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan kuasa hukum Tim Advokasi Solidaritas untuk Korban Banjir, Francine Widjojo, mengatakan, warga menanti permasalahan banjir di Mampang Prapatan segera dikendalikan.

Menurut dia, saat ini warga korban banjir telah cemas dan trauma saat hujan deras melanda.

Namun, perasaan itu dinilai bisa berkurang apabila Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serius dalam upaya pengendalian banjir.

Baca juga: Anies Cabut Upaya Banding Putusan PTUN, Penggugat: Meski Plin-plan, tapi Kami Lega

“Cemas dan trauma warga ketika turun hujan semoga bisa berkurang jika Pak Anies serius melakukan program pengendalian banjir," ujar Francine dalam keterangannya, Jumat (11/3/2022).

Menurut Francine, Anies harus menyelesaikan masalah banjir dengan beberapa programnya, salah satunya normalisasi yang merupakan prioritas nasional dan daerah.

Adapun normalisasi sungai diminta juga bukan hanya dilakukan di Kali Mampang, tapi juga Kali Krukut.

"Serta pemulihan kapasitas aliran mantap Kali Cipinang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta tahun 2030," ucap Francine.

"Kami berharap pengendalian banjir tidak hanya dilakukan pada ketiga kali tersebut tapi pada semua kali dan saluran drainase di DKI Jakarta agar DKI Jakarta bisa bebas banjir sehingga maju kotanya dan bahagia warganya.” imbuh dia.

Baca juga: Setelah Ramai Dikritik, Anies Cabut Upaya Banding atas Putusan PTUN

Sebelumnya diberitakan, Anies mencabut permohonan banding atas putusan PTUN. Upaya banding itu dicabut pada Kamis (10/3/2022) setelah diajukan pada Selasa (8/3/2022).

"Pencabutan upaya hukum banding ini berdasarkan arahan Gubernur DKI Jakarta," kata Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhana, Kamis.

Dia menyebutkan, Anies meminta banding dicabut karena putusan PTUN tidak menyatakan Pemprov DKI Jakarta melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam putusan terdapat dua tuntutan yang dikabulkan dan lima tuntutan lainnya ditolak majelis hakim.

"Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa hanya dua tuntutan yang dinilai belum dilakukan optimal oleh Pemprov DKI di Kali Mampang, dan sesungguhnya itu pun telah dilakukan oleh Pemprov DKI yang terus berupaya untuk menanggulangi permasalahan banjir di wilayah Kali Mampang," kata Yayan.

Baca juga: Anies Cabut Upaya Banding Putusan PTUN karena Pemprov DKI Sudah Keruk Kali Mampang

Lima tuntutan yang ditolak majelis hakim PTUN Jakarta yaitu pelebaran Kali Krukut di Kelurahan Pela Mampang, pengerukan sungai yang sejak 2017 tidak rutin dilakukan di Kali Krukut, dan pengerukan Kali Cipinang.

Kemudian, pembuatan tanggul di bantaran Kali Cipinang serta tuntutan ganti rugi dari para penggugat senilai Rp 1.156.950.000.

Sedangkan dua tuntutan yang dikabulkan hakim dan sudah dikerjakan Pemprov yaitu terkait pengerukan Kali Mampang secara tuntas sampai ke wilayah Pondok Jaya dan pembangunan turap sungai di Kelurahan Pela Mampang.