Penyebab Kelebihan Murid SMAN di Kota Tangerang, Pihak Berkuasa dan Berduit Paksa Masukkan Anaknya

TANGERANG, KOMPAS.com - Ombudsman perwakilan Banten mengungkap penyebab serta dampak dari kejadian kelebihan murid yang dialami tingkat SMAN di Kota Tangerang.

Untuk diketahui, jumlah murid yang berada di SMAN di Kota Tangerang saat ini melebihi daya tampung jalur penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2021.

Secara keseluruhan terdapat kelebihan 391 murid di 12 sekolah dari 15 SMAN di sana.

Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Perwakilan Banten Zainal Muttaqin menggambarkan, satu kelas di sebuah SMAN idealnya diisi 36 siswa.

Baca juga: SMA dan SMK di Kota Tangerang Disebut Kelebihan Siswa dan Rombongan Belajar dalam Satu Kelas

Dengan jumlah tersebut, guru di sebuah kelas bakal mengajar dengan lebih optimal.

"Artinya itu optimalnya guru, guru bisa mengajar dengan baik. Kalau lebih, kemungkinan besar si guru akan kehilangan kontrol terhadap kelas," ucap Zainal, kepada Kompas.com, Senin (23/5/2022).

Menurut dia, seorang guru akan kehilangan kontrol di kelas karena terlalu banyak siswa. Ia menilai bahwa 36 murid saja sudah tergolong jumlah yang besar.

Di sisi lain, Zainal menggambarkan, sebuah kelas diisi oleh 45-50 siswa. Ia menilai, dampaknya tak hanya dirasakan oleh guru yang tak bisa mengontrol kelasnya.

Baca juga: 4 Jalur dan Kuota PPDB SMA-SKh 2022 di Kota Tangerang

Namun, ruang kelas itu juga dinilai bakal tak nyaman untuk digunakan.

"Jadi, siswa belajar enggak optimal. Kira-kira begitu dampak salah satunya," sebutnya.

Zainal lantas mengungkapkan penyebab kejadian kelebihan murid itu. Menurut dia, ada sejumlah pihak yang memaksakan anaknya masuk di SMAN di Kota Tangerang.

Pemaksaan itu bisa dalam bentuk kekuasaan, pengaruh berbentuk massa, pengaruh berbentuk uang, dan lainnya.

Menurut dia, proses itu dilakukan pihak tertentu kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten atau langsung ke SMAN yang dimaksud.

Dengan kata lain, mereka memaksakan anaknya masuk SMAN tanpa jalur resminya, yakni PPDB.

"Ada pihak-pihak yang merasa dengan kekuasaannya, pengaruhnya berbentuk massa atau uang, dan sebagainya, itu minta saja," tuturnya.